KUTIM — Hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, terutama terkait kualitas dan pemeliharaan infrastruktur yang dinilai masih menjadi persoalan di lapangan.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk menentukan tindak lanjutnya.
“Saya pernah jadi dewan, memang hasil reses itu penting untuk ditindaklanjuti. Maka dari itu, hasil reses tadi semuanya akan saya bawa rapat ke TAPD dan dinas-dinas teknis terkait untuk bisa diimplementasikan segera,” ucapnya, di Sangatta, Senin 7 September 2026.
Mahyunadi menyebut, persoalan yang muncul dalam hasil reses tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan baru. Masyarakat juga menyoroti kualitas pekerjaan serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah kondisi drainase yang tidak lagi berfungsi optimal akibat tersumbat atau kurang mendapat perawatan.
“Tadi yang sebagian besar disoroti bukan hanya masalah programnya, tapi masalah kualitas di lapangan dan perawatan. Banyak drainase yang sudah buntu, nah itu yang akan kita bawa ke dinas terkait agar bisa dimaksimalkan semuanya,” tegasnya.
Mahyunadi menambahkan, hasil reses tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran Kabupaten Kutim tahun 2027.
Aspirasi masyarakat akan dipadukan dengan program prioritas pemerintah daerah maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sehingga usulan yang dinilai mendesak dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
Pemkab Kutim berharap proses tersebut tidak hanya menghasilkan penambahan proyek baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah tersedia tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (ADV)
