BALIKPAPAN — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-129 Kota Balikpapan, mahasiswa memberi hadiah berupa unjuk rasa.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan berkumpul di depan Balai Kota membawa sejumlah tuntutan, Senin 9 Februari 2026.
Sejumlah isu nasional maupun daerah mereka suarakan. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah banjir dan keselamatan lalu lintas.
Koordinator lapangan aksi, Jusliadin, dari Universitas Balikpapan, menjelaskan aksi sengaja menyoroti isu nasional karena berdampak langsung pada kondisi di daerah.
Salah satunya adalah program MBG yang menurut mahasiswa mengurangi anggaran pendidikan.
“Kami terpukul dengan kabar seorang anak di Nusa Tenggara Timur meninggal karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, program MBG memangkas dana pendidikan. Sejumlah pihak bahkan telah mengajukan judicial review,” ujar Jusliadin.
Selain program MBG, mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan di Balikpapan, termasuk kekurangan tenaga pengajar, minimnya fasilitas sekolah, dan perlunya evaluasi program yang menyentuh kebutuhan pendidikan.
“Kami meminta agar program MBG dievaluasi sementara, agar tidak mengurangi kualitas pendidikan di daerah," ungkapnya.
Aksi juga mengangkat isu lokal, khususnya masalah banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Massa menuntut Pemerintah Kota Balikpapan melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas drainase dan kolam retensi.
Mereka tegas menyatakan bahwa evaluasi harus dilakukan di semua kawasan, mulai Balikpapan Kota, Utara, hingga Barat.
"Jangan sampai banjir terus berulang tanpa solusi nyata," tegasnya.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah meninjau kembali izin pembangunan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip zero delta dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Mereka juga mendorong pembangunan kolam retensi tambahan, sumur resapan, dan penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya di kawasan rawan banjir seperti Jalan MT Haryono, DAS Ampal, Jalan Beller, dan Beje-Beje.
Isu keselamatan lalu lintas turut menjadi sorotan mereka. Terutama tingginya angka kecelakaan di Simpang Rapak.
Dirinya menilai pembatasan jam operasional angkutan berat melalui surat edaran belum cukup, sehingga pemerintah perlu membuat peraturan daerah yang lebih tegas.
Mahasiswa juga meminta evaluasi kinerja sejumlah kepala dinas, termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta perbaikan jalan rusak di berbagai titik kota. (Han)
