KUTIM — Ketua Komisi C DPRD Kutim Ardiansyah sepakat dengan rencana pembangunan desa di wilayah Sangatta Selatan, kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) dan Pertamina.
"Saya rasa berat untuk mempertahan kondisi (kawasan-red) saat ini," jelasnya kepada Katakaltim usai rapat bersama sejumlah pihak di Kantor DPRD Kutim, Kamis 5 Februari 2026.
Kebutuhan akan kawasan TNK adalah untuk kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk hidup manusia.
"Tapi kebutuhan masyarakat juga yang hari ini butuh makan, kita harus pentingkan. Karena ada masyarakat di sana. Pemerintah harus hadir," jelasnya.
Sudah konsekuensi agar keperluan masyarakat didahulukan. Apalagi hutan TNK sudah tidak maksimal mengahalau banjir.
"Melihat hutan TNK ini juga tidak terlalu origin. Kutim saat ini banjir. Tetap banjir juga. Kan begitu. Tidak mampu menyerap," paparnya.
Dia menilai bahwa memang sudah saatnya regulasi kawasan TNK direvisi. Sehingga kawasan yang sudah diduduki masyarakat dapat dikeluarkan dari TNK.
Karena kawasa tersebut sudah menjadi lahan perkebunan dan pertanian masyarakat.
"Yang sudah jadi lahan itu yang kita keluarkan dulu. Setelah itu baru kita buat bahwa di luar dari pada itu tidak boleh lagi diperluas," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, luasan TNK yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI pasa 10 Juni 2014 adalah 192.709 Hektar.
Sementara luasan TNK pada penggunaan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2015-2035 yang termuat dalam RPJMD 2025-2029, berbunyi:
Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kutai yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 143.265,13 ha.
Saat ini Pemerintah bersama DPRD Kutim tengah menyusun peraturan daerah (Perda) RTRW yang baru.
Para dewan mengaku bahwa kondisi permukiman di dalam kawasan TNK turut akan menjadi salah satu poin pembahasan. (Caca)
