KUTIM — Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengadukan kondisi warga di wilayahnya yang terbentur aturan masuk dalam kawasan hutan. Padahal mereka mau membangun daerah tersebut.
Sekertaris Kecamatan Sangatta Selatan, Rusmiati, mengatakan masyarakat di daerahnya, utamanya di Desa Sangkima dan Teluk Singkama, mengalami penderitaan lantaran terbatas geraknya untuk berkembang dari sektor manapun.
"Mereka juga meskipun di dalam kawasan membayar pajak bumi dan bangunan. Mereka sudah penuhi kewajiban, sekarang pemerintah harus penuhi hak mereka," ucap Rusmiati dalam rapat terkait pembangunan wilayah Sangatta Selatan di kawasan TNK dan Pertamina EP, Kamis 5 Februari 2026.
Ia menerangkan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki tanggungan moril untuk mensejahterahkan masyarakat di daerah itu.
"Yang saya keluarkan, ini yang selama 16 tahun saya pendam, makanya saya mempelajari undang-undang kehutanan itu, dan akhirnya bagaimana caranya saya bisa memberdayakan pokdarwis. Karena saya tau hanya jalan pariwisata yang bisa membangun," terangnya dengan emosional.
Rusmiati menjelaskan selama ini ia meminta bantuan, beberapa pihak seperti BAZNAS dengan dana umatnya.
"Karena selama ini kalau pemerintah, mohon maaf, alasannya taman nasional selalu," terangnya.
Padahal kata dia, masyarakat di sana juga terlibat dalam pemilihan kepala daerah mupun legislatif hingga ke tingkat pusat.
"Tapi tidak diperhatikan," tukasnya.
Sementara itu, kepala Desa Teluk Singkama Asbar, mengatakan wilayahnya merupakan daerah tertua di Kutim, namun dari segi infrastruktur sangat tertinggal.
"Kami ini kepala desa dipilih warga dengan harapan bisa mengembangkan masyarakat. Kami punya wilayah yang bisa dibangun, tapi kalau tidak bisa dibangun apa gunanya?" cecarnya.
Disamping itu wilayah ini juga sulit terbangun karena melewati kawasan Pertamina EP.
"Kadang kita memasukkan material untuk membangun, karena lewat akses pertamina kadang kita dipersulit. Tapi mereka disuruh membantu kita enggak juga enggak mau," kesalnya.
Karena itu ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat daerah Sangatta Selatan, utamanya Sangkima dan Singkama.
"Manusia loh yang ada di Sangatta Selatan itu bukan monyet semua. Manusia betulan yang perlu hidup layak. Masa mau dibi dibiarkan begitu saja?" tandasnya. (Cca)
