Payload Logo
-95120251125184655705.jpg
Dilihat 0 kali

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat meninjau proyek pengendalian banjir, Kamis (31/7/2025). (Dok: han/katakaltim)

Anggaran Ratusan Miliar, Pemkot Balikpapan Fokus Proyek DAS Ampal dan Embung Aji Raden untuk Atasi Banjir serta Krisis Air Baku

Penulis: Han | Editor: Agu
1 Agustus 2025

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan saat ini fokus tangani banjir dan mengatasi krisis air baku.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan ini akan dikerjakan melalui kolaborasi lintas lembaga dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan.

Caranya, kata Bagus, mempercepat pengerjaan proyek strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dan pengerukan Embung Aji Raden.

Pemkot Balikpapan juga telah menjajaki kerja sama dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong alokasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kemarin kita sudah menjajaki kerja sama dengan Komisi V DPR RI. Untuk APBN, kita juga telah membebaskan lahan, termasuk untuk proyek DAS Ampal dengan nilai sekitar Rp120 miliar,” ujar Bagus di lokasi, Kamis 31 Juli 2025.

Untuk pembangunan Embung Aji Raden di Balikpapan Timur, dilakukan dengan percepatan pengerukan yang sudah menyelesaikan proses penetapan lokasi (penlok).

Mulai dari tahapan teknis, seperti survei lahan, pembebasan, dan detail desain engineering (DED) juga telah dipersiapkan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kalimantan. Karena pengerukan ini untuk mengatasi air baku di Balikpapan.

“Fokus kita adalah pada DAS Ampal dan Bendungan Aji Raden. Prosesnya sudah kita jalankan dan didukung penuh oleh BWS,” tegasnya.

Selain proyek besar, Pemkot Balikpapan juga menaruh perhatian pada optimalisasi bendung pengendali banjir (bendali) yang sudah ada.

Saat ini terdapat sekitar 8 hingga 11 bendali yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi untuk pemeliharaan bendali di DAS Ampal. Ini menjadi konsen sekali,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya penanganan banjir kini tidak lagi hanya bergantung pada APBD Kota.

Pemkot mendorong skema pembiayaan kolaboratif PAD, bantuan keuangan provinsi, dan dukungan APBN.

“Kita berbagi tugas agar penganggaran bisa lebih efektif," tutupnya. (*)