Joko Widodo: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

KATAKALTIM.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurutnya adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Netralitas presiden dalam pemilu sebenarnya sudah berulangkali disuarakan kubu rival. Teranyar cawapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mahfud Md mengaku bahwa tak pernah menggunakan fasilitas sebagai Menko Polhukam untuk melakukan kampanye.

Baca Juga: Surya Paloh Tiba-tiba Dipanggil Jokowi ke Istana, Ada Apa..? 

Mahfud kemudian menyindir menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tak ada kaitan kerjanya dengan politik, tapi ikut salah satu tim sukses.

Baca Juga: Pelanggaran ASN Menurun, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto Sebutkan Strateginya

Mulanya, Mahfud mengatakan tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik meski merangkap sebagai Menko Polhukam dan cawapres. Hal itu diungkapkan Mahfud dalam acara bertajuk 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024)

Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyum simpul. Ia mengingatkan lagi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Mengutip Tempo, istana sebelumnya menepis isu Jokowi berpihak di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, jelang Pemilu, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja.

"Kerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul 'delivered' dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ari pada Kamis 4 Januari 2024 lalu. (*)