JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo membantah tudingan yang menyebut dirinya meresmikan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.
“Enggak, saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP. Ya saya seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu (Bandara Maleo) yang membangun pemerintah," kata Jokowi menukil Tempo.co pada Jumat, 28 November 2025
Ia mengatakan Bandara IMIP yang berdiri di kawasan insdustri itu adalah bandara swasta. "
“Kalau yang itu, saya kira miliknya swasta ya," kata Jokowi.
Nama Jokowi disebut-sebut setelah keberadaan bandara ini viral di media sosial.
Narasi yang beredar bandara IMIP melayani rute penerbangan luar negeri, tapi tak ada perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi di lokasi itu.
Berkaitan dengan polemik Bandara IMIP tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan menegakkan aturan terhadap aktivitas di Bandara IMIP tersebut. Penegakan aturan tidak boleh pandang bulu.
"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Bahlil masih menunggu laporan dari tim mengenai dugaan aktivitas penambangan ilegal. Dia memastikan aktivitas penambangan ilegal akan diproses secara hukum.
“Menambang di area yang nikelnya atau tambangnya tapi tidak ada izin, akan diproses secara hukum," ujar dia.
Sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menilai bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai suatu hal yang anomali.
Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu menilai kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terancam dengan keberadaan bandara tersebut.
Dia pun akan melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Kementerian Pertahanan pada Rabu, 26 November 2025. (*)
