BONTANG – Di balik kebanggaan Kota Bontang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut, DPRD mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas. Salah satunya adalah persoalan banjir yang terus menghantui warga RT 1 Kelurahan Kanaan setiap kali hujan deras mengguyur kota.
Sorotan itu disampaikan anggota DPRD Bontang, Joni Alla Padang, dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (15/6/2026). Di hadapan Wali Kota dan jajaran pemerintah daerah, Joni meminta agar persoalan yang berulang tersebut tidak lagi ditangani dengan solusi sementara.
"Setiap terjadi hujan deras, persoalan yang sama kembali muncul. Ini menunjukkan masih ada wilayah yang rentan bencana dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah," ujar Joni.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP memang patut diapresiasi. Namun, capaian administrasi dan tata kelola keuangan harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran mitigasi bencana yang memadai untuk mencegah banjir kembali terjadi di kawasan tersebut. Sebab, warga membutuhkan kepastian bahwa kejadian serupa tidak akan terus berulang setiap musim hujan.
Joni menegaskan, masyarakat saat ini tidak lagi hanya melihat seberapa banyak program atau laporan yang dihasilkan pemerintah. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran daerah mampu menghadirkan rasa aman dan manfaat nyata bagi warga.
"Masyarakat tidak menunggu laporan yang tebal. Mereka menunggu hasil yang bisa dirasakan, terutama jaminan keselamatan dan kenyamanan ketika hujan deras datang," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan bahwa jika persoalan banjir Kanaan tidak segera ditangani secara menyeluruh, maka isu tersebut akan terus menjadi perhatian publik dan memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah segera menyampaikan langkah konkret dan rencana jangka panjang untuk mitigasi bencana di kawasan rawan banjir tersebut. Bahkan, jika belum terakomodasi dalam anggaran saat ini, Joni memastikan DPRD akan mendorongnya menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang.
"Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah solusi. Bagaimana pemerintah hadir memberikan perlindungan dan memastikan kejadian yang sama tidak terus berulang," pungkasnya.(Adv)
