Daerah
More
JAKARTA — Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan pemotongan anggaran kementerian PU dari APBN akan mencapai 80% atau diperkirakan sekitar Rp 81 triliun.
"Dari anggaran kan, pagunya kalau nggak salah Rp 110-an. Berarti dipangkas Rp 81 triliun," ujar Diana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat 31 Januari 2025 mengutip CNBC.
Adapun Diana menjelaskan pemotongan anggaran tersebut di luar belanja pegawai, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Surat Berharga Syariah Negara.
"Pegawai tidak, yang tetap itu adalah untuk PHLN, HLN, kemudian SBSN, itu tetap semuanya, dan pegawai," ujar Diana.
Ia mengatakan dengan adanya pemotongan ini tentu akan mengganggu beberapa proyek yang sedang berjalan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci proyek apa saja.
"Ya mungkin semuanya ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, indikasi terganggu, bangunan juga terganggu, semuanya. Kita harus berbagi mana yang kita pilih untuk diprioritaskan," terangnya.
Melansir Nota Keuangan APBN 2025, anggaran kementerian PU ditetapkan mencapai Rp 111 triliun.
Adapun Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan seperti pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN.
Serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.
Mengutip pernyataan pihak kementerian di laman Instagram @kementerianpu, terkait efisiensi anggaran 2025 sebesar 80%, yang berpotensi menghambat distribusi barang, pemeliharaan infrastruktur, dan penyerapan tenaga kerja, “Wamen Diana akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kemenkeu RI.” (*)
