NUSANTARA — Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (ABID Ekontim), Kementerian Keuangan, Tri Budhianto kunjungi IKN, Sabtu 20 September 2025.
Tujuannya meninjau progres pembangunan. Sekaligus memastikan kesiapan rencana pembangunan IKN menuju ibu kota politik pada 2028.
Tri Budhianto memantau sejumlah titik strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Antara lain Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, serta Rusun ASN 1.
Selain itu, Tri juga meninjau Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B yang progresnya telah mencapai sekitar 40 persen.
Dalam pertemuan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN, Almi Mardhani, menjelaskan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini dalam tahap tender.
“Mudah-mudahan berkontrak akhir Oktober. Harapannya berjalan sampai 840 hari atau sekitar 27–28 bulan, sehingga dapat rampung pada Desember 2027,” ungkap Almi dalam keterangan resminya yang diterima.
Kata dia, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target
“Dan siap menyongsong perannya sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028,” tandasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN menjadi Ibu Kota politik pada 2028.
Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Salah satu syarat menjadi Ibu Kota Politik adalah jumlah pemindahan dan/atau penugasan Aparatur Sipil Negara (IKN) ke IKN mencapai 1.700-4.100 orang. (*)
