Komisi B DPRD Bontang Minta Dispoparekraf Sinergi dengan Komunitas agar Tidak Tumpang Tindih

BONTANG — Komisi B DPRD Bontang mendesak Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) untuk meningkatkan koordinasi dengan komunitas olahraga setempat.

Hal ini bertujuan menghindari tumpang tindih kegiatan dan memastikan anggaran di sektor olahraga digunakan secara efisien pada 2024.

Baca Juga: Wakil Rakyat Bontang Sampaikan Perlunya Kesiapan Generasi Muda Menghadapi Ibu Kota Baru

Sekretaris Komisi B DPRD Bontang Ridwan, yang juga merupakan penggemar olahraga pick ball, menyoroti berbagai kegiatan olahraga sering kali diadakan oleh komunitas masyarakat secara mandiri, tanpa koordinasi dengan instansi terkait.

Baca Juga: Winardi Soroti Progres Renovasi Stadion Bessai Beranta, Minta Dispoparekraf Tuntaskan Secepatnya

"Kalau hanya dijadikan satu kegiatan, saya rasa kurang tepat. Ada banyak grup pick ball yang ingin berpartisipasi dalam turnamen. Untuk meningkatkan potensi bibit atlet berprestasi, saya kira bisa dipisahkan anggarannya jika memang tidak melanggar aturan," ungkap Ridwan dalam rapat kerja di Bontang Lestari, Senin (11/11/2024).

Kepala Dispoparekraf menyatakan komitmennya untuk memperbaiki pengelolaan program dan anggaran pada 2024.

Menurutnya, setiap program yang akan dilaksanakan harus memiliki pihak bertanggung jawab yang jelas, baik yang diadakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri maupun yang melibatkan pihak eksternal.

"Tahun depan kami ajukan program-program yang masih belum memiliki pihak bertanggung jawab. Kami ingin menghindari adanya pihak luar yang masuk sendiri tanpa koordinasi dan tidak sesuai dengan target kegiatan yang kami ingin capai di 2024," tegas Kepala Dispoparekraf.

Dispoparekraf juga berencana memperkuat kerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan berbagai komunitas olahraga untuk menghindari tumpang tindih kegiatan.

Salah satu contohnya olahraga pick ball yang sering diadakan oleh komunitas tanpa koordinasi dengan cabang olahraga resmi, yang menyebabkan anggaran menjadi sulit dipantau dan terkesan tidak efisien.

"Di bidang olahraga, kita punya KONI dengan beberapa cabor resmi, tetapi masyarakat juga sering mengadakan even sendiri seperti pick ball. Dalam satu tahun, bisa ada empat kegiatan yang diajukan dari berbagai kelompok. Kami harap nantinya bisa dijadikan satu anggaran agar terkoordinasi," tambahnya.

Komisi B berharap dengan adanya sinergi antara Dispoparekraf, KONI, dan komunitas masyarakat, pelaksanaan kegiatan olahraga dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. DPRD Bontang berkomitmen untuk memantau perkembangan ini demi mendukung terciptanya iklim olahraga yang sehat dan terstruktur di Bontang.

"Nanti, insyaallah tahun depan kami akan perbaiki koordinasi ini agar tidak terjadi kendala lagi seperti tahun sebelumnya,” pungkas Kepala Dispoparekraf.

Dengan adanya perbaikan ini, DPRD dan Dispoparekraf berharap agar anggaran di sektor olahraga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, mendukung pengembangan atlet lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga di Kota Bontang. (Adv)