BALIKPAPAN — Pemerintah memperbesar skala Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kaltim pada 2026.
Total kuota program bedah rumah melonjak tajam dari sekitar 655 unit di tahun sebelumnya, menjadi 3.000 unit tahun ini.
Lonjakan tersebut katanya sangat ditopang oleh peningkatan kontribusi pemerintah daerah.
Pemerintah Kaltim menaikkan alokasi dari 500 menjadi 1.000 unit, sementara Pemerintah Kota Balikpapan menggandakan dukungannya dari 100 menjadi 200 unit.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut menambah sekitar 700 unit.
Khusus di Balikpapan, pelaksanaan program yang semula dijadwalkan mulai 20 Mei 2026 dipercepat menjadi 15 Mei 2026.
Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada 15 Agustus 2026 dengan dukungan 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Program ini difokuskan untuk menekan angka rumah tidak layak huni serta mengurangi backlog perumahan.
Hal ini terungkap dalam kunjungan Menteri PKP, Maruarar Sirait pada pelaksanaan Program BSPS di RT 30, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, Selasa (5/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni. Tercatat dua unit rumah menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah.
“Program ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga berdampak ekonomi. Kami pastikan tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan karena bersumber dari APBN,” ujarnya.
Maruarar juga menegaskan, percepatan dan peningkatan kuota merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program bedah rumah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan karena bersumber dari APBN,” ujar Maruarar.
Menurut dia, peningkatan kuota hingga lima kali lipat menunjukkan adanya prioritas kuat pemerintah terhadap sektor perumahan, khususnya di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti Kalimantan Timur.
Mendagri, Tito Karnavian yang juga turut hadir mendampingi Menteri PKP menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program berjalan efektif.
“Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan program menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyatakan, pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan program agar lebih banyak warga merasakan manfaatnya.
“Kami mendukung penuh program ini dengan meningkatkan alokasi menjadi 1.000 unit. Harapannya, semakin banyak masyarakat Kalimantan Timur yang dapat menikmati hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” kata Rudy.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat prasejahtera. (Han)
