Mitra Kerja Komisi A Kunjungi DPRD Bontang, Sampaikan Kendala dan Prestasi Masing-masing OPD

BONTANG - 8 mitra kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bontang (DPRD) hadiri rapat komisi dalam rangka silaturahmi, Senin (21/10) siang.

8 mitra kerja tersebut merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospm), dan Dinas Kesehatan.

Baca Juga: Kasus Pembunuhan Kakak di Bontang, AKBP Alex: Sekarang Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan

Sementara, 1 mitra kerja lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), tidak hadir dalam angenda tersebut.

Baca Juga: Kali Ke-3 Konser di Bontang, Band Jikustik Sebut Lihat Banyak Perubahan Kota Taman

Wakil Ketua Komisi A, Ubayya Bengawan sebagai pimpinan rapat tersebut menyambut hangat mitra kerjanya itu.

"Sesuai dengan undangan bahwa agenda kita ini adalah silaturahmi untuk mengenal satu sama lain sebagai mitra kerja," terang Ubayya.

Pada agenda itu, para mitra kerja tersebut diberikan kesempatan untuk memperkenalkan OPDnya serta menyampaikan masukan pada Komisi A.

Salah satunya, Kepala Dinsospm, drg Toetoek Pribadi Ekowati, mengatakan bahwa pihaknya membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, mendata masarakat miskin, pemberdayaan sosial.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat , drg Toetoek Pribadi Ekowati (aset: caca/katakaltim)

Toetoek menyampaikan, berdasarkan instruksi Presiden dsri Kemenkeu bahwa tedapat masyarakat yang masyarakat miskin dengan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

"Jadi ada kemiskinan ekstrim yang harus kita entaskan hingga bulan desember 2024 ini harus pada kondisi zero (nol), sebanyak 18 kartu keluarga (KK) pak," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Budiman juga turut bersuara dan mengatakan data konsolidasi bersih jumlah penduduk Bontang di semester 1 berjumlah 190.621 jiwa.

"Yang wajib KTP di Bontang 133.619, artijya usia 17 tahun ke atas, namun yang ber KTP saat ini baru 131.516," kata Budiman.

Kepala Disdukcapil Kota Bontang, Budiman (aset: katakaltim)

Karena itu, Budiman mengataka pihaknya terus mengejar agar masyarakat bontang 100% melakukan perekaman data KTP.

"Salah satu program yang sedang kami usahakan untuk menjemput bola pak, aktivasi kependudukan digital, karena kedepannya semua warga akan menggunakan sistem digitalisasi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Retno Febriaryanti,  menyampai prestasi-prestasi yang dimiliki OPD nya.

Retno Febriaryanti (aset: caca/katakaltim)

"Alhamdulillah berkat dukungan dari pemerintah, DPRD, serta OPD yang ada, kami menjadi perpustakaan terbaik se Kalimantan Timur, dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca kita juga yang paling tinggi di Kalimantan Timur," tandasnya.

Mendengar itu pernyataan dari mitra kerjanya tersebut, Ketua Komisi A Heri Keswanto meminta agar semua masalah, data yang disampaikan dalam forum untuk diberikan kepasa DPRD agar dapat dipelajari lebih lanjut.

"Termasuk masing-masing OPD silahkan dicatat semua apa yang menjadi masalahnya," kata Heri. (Adv)