BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menargetkan seluruh transaksi Pemerintah Kota Bontang dilakukan secara digital sebagai upaya meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Komitmen tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis 23 Juli 2026.
Kata Neni, digitalisasi bukan lagi sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan menjadi kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.
"Melalui penguatan sinergi TP2DD dan evaluasi semester I elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, kita ingin memastikan setiap inovasi digital benar-benar menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, tata kelola yang semakin transparan, serta mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kota Bontang," ujarnya.
Neni mengatakan seluruh perangkat daerah harus terus mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Menurutnya, pemanfaatan sistem digital akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Akhmad Suharto memaparkan capaian digitalisasi transaksi di Kota Bontang.
Hingga semester I 2026, transaksi pajak daerah yang dilakukan secara digital telah mencapai 83,4 persen, sedangkan transaksi retribusi daerah mencapai 95,3 persen.
Sementara itu, target penerimaan pajak daerah dan retribusi pada 2026 sebesar Rp355,73 miliar.
Hingga semester pertama tahun ini, realisasinya telah mencapai Rp182,46 miliar.
Neni berharap capaian tersebut terus meningkat pada semester kedua sehingga seluruh layanan transaksi pemerintah dapat dilakukan secara digital, cepat, mudah, dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Bontang. (Adv)
