Penulis: Riyan Hidayat (Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unmul)
KATAKALTIM.COM — Pada Sabtu, 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kalimat yang seketika viral dari panggung panen jagung di Nganjuk yakni: “rakyat di desa ngga pakai dolar kok.” Kemudian kalimat itu disambut tepuk tangan meriah.
Rupiah saat itu sudah menembus Rp17.500 per dolar AS, namun sang presiden merespons bukan dengan kebijakan atau data, melainkan dengan sebuah ucapan yang terlihat seperti upaya menenangkan.
Warga desa adalah penyerap hasil akhir dari setiap guncangan ekonomi.
Ekonom Yusuf Rendy dari CORE Indonesia menegaskan, hampir tidak ada sektor di Indonesia yang benar-benar tidak terpengaruh oleh pergerakan kurs. Pupuk urea dan NPK bergantung pada bahan baku impor kalium dan fosfat yang dibeli dalam hitungan dolar.
Ketika rupiah melemah 5-7% dalam beberapa pekan, harga pupuk nonsubsidi langsung naik dan margin petani makin tergerus.
Sementar itu, pakan ternak, pestisida, benih, obat hewan semuanya komponen impor. Petani memang tidak menerima bayaran dalam dolar. Tapi biaya produksi mereka sangat mengikuti hitungan dolar.
Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) April 2026 berada di level 125,24, turun 0,09% dari bulan sebelumnya. Rupiah sendiri sudah melemah lebih dari 7% dalam 12 bulan terakhir.
Pernyataan Prabowo bukan sekadar salah secara ekonomi, ia membangun framing yang berbahaya: bahwa krisis nilai tukar adalah “urusan orang kota.” Padahal warga desa adalah kelompok yang paling tidak punya pilihan.
Keterangan Purbaya bahwa pernyataan tersebut bertujuan untuk "menghibur rakyat" menunjukkan bahwa substansi pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai analisis kebijakan yang sahih, melainkan sebagai manajemen psikologi publik.
Strategi ini memanfaatkan narasi kedekatan dengan rakyat untuk meredam kekhawatiran publik, sekaligus mengalihkan perhatian dari persoalan utama.
Menarik untuk diamati setelah wacana tandingan muncul dari internal pemerintah sendiri. Juru bicara Gerindra Bahtra Banong menyatakan bahwa pidato Prabowo "dipotong" dan tidak dipahami secara utuh.
Narasi yang menuding media membangun framing menyesatkan adalah strategi klasik dalam (Critical Discourse Analysis/CDA) yang disebut blame shifting: menggeser tanggung jawab dari produsen pesan kepada penerima atau penyampai pesan.
Tapi masalahnya bukan soal potongan kalimat. Bahkan setelah didengar utuh pun, tidak ada dalam pidato itu yang secara substansial menjelaskan mengapa warga desa tidak perlu khawatir.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyebut bahwa pernyataan Prabowo “menyesatkan.” Seharusnya presiden memberikan kepastian dan menunjukkan upaya nyata menstabilkan kurs bukan “meninabobokkan” publik.
Paradoks terbesar dari kejadian di Nganjuk ini adalah desa dijadikan sebagai simbol ketahanan justru untuk menutupi ketidakberdayaan.
Populisme yang sejati berpihak kepada rakyat dengan kebijakan, bukan dengan kalimat yang terdengar membumi tapi keliru secara fakta.
Ketika pemimpin memilih kata-kata penghibur di atas kejujuran, yang paling dirugikan selalu mereka yang paling tidak punya suara. (*)
Disclaimer: Redaksi katakaltim.com tidak bertanggung jawab atas isi tulisan.
