PENAJAM – Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengantisipasi kemungkinan perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyesuaikan peta jabatan berdasarkan kebutuhan dan jumlah formasi yang nantinya ditetapkan.
Kepala Bagian Ortal Setda PPU, Iwan Darmawan, mengatakan penyesuaian tersebut menjadi bagian dari tugas instansinya dalam penataan kelembagaan dan analisis kebutuhan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, Bagian Ortal tidak menangani proses rekrutmen teknis maupun penganggaran belanja pegawai.
Fokus utamanya adalah memastikan peta jabatan pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan kebutuhan aparatur dan formasi yang tersedia.
“Tugas kami di sini adalah menyesuaikan peta jabatan. Kembali ke peta jabatan, berapa jumlah yang mau diangkat dan sebagainya,” kata Iwan, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, proses pemetaan membutuhkan data kepegawaian yang akurat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Data tersebut menjadi dasar untuk melihat kebutuhan jabatan sekaligus menentukan penempatan aparatur sesuai struktur organisasi masing-masing perangkat daerah.
Apabila pemerintah pusat menetapkan formasi tertentu sebagai prioritas, seperti tenaga pendidik, Bagian Ortal akan menyesuaikan pemetaan jabatan berdasarkan kebutuhan di masing-masing unit kerja.
Langkah ini diperlukan agar distribusi aparatur lebih terarah dan tidak menimbulkan tumpang tindih jabatan.
Iwan menilai koordinasi antarlembaga perlu dilakukan sejak tahap persiapan. Pendataan kondisi kepegawaian yang dilakukan lebih awal akan membantu pemerintah daerah menyusun langkah penyesuaian ketika kebijakan resmi diterbitkan.
Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak menunggu sampai aturan ditetapkan untuk mulai menyiapkan data.
Baca Juga
6 Hari Ramai Sekali, Pekan Raya Bontang Gaet 38 Ribu Pengunjung dan Catat Transaksi Rp450 JutaDengan persiapan awal, proses penyesuaian peta jabatan dapat dilakukan lebih terukur dan tidak terburu-buru.
“Untuk persiapan awal tentu bisa dilakukan supaya kita tidak kelabakan atau terpaksa panik mengerjakannya seperti sistem kebut semalam ketika aturannya sudah terbit,” pungkasnya.
Bagian Ortal PPU pun menyatakan siap menjalankan penyesuaian sesuai kewenangannya setelah memperoleh data kebutuhan dan ketetapan formasi dari instansi terkait.
Koordinasi dengan BKPSDM menjadi bagian penting agar pemetaan jabatan dapat selaras dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.
Melalui langkah antisipatif tersebut, Pemkab PPU diharapkan memiliki kesiapan administrasi dan kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan perubahan status PPPK, tanpa mengabaikan ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat. (Adv)




