PENAJAM – Rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 turut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan anggaran pemerintah daerah.
Namun, perhitungan kemampuan keuangan untuk membiayai kebijakan tersebut bukan menjadi kewenangan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kepala Bagian Ortal Setda PPU, Iwan Darmawan, mengatakan persoalan kapasitas fiskal dan kebutuhan belanja pegawai harus dikonsultasikan kepada perangkat daerah yang menangani keuangan serta kepegawaian, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menurutnya, Bagian Ortal tidak memiliki kewenangan untuk menghitung maupun memberikan penilaian mengenai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanggung konsekuensi perubahan status pegawai tersebut.
“Kalau ranahnya bagian organisasi tidak masuk ke dalam persoalan anggaran. Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang bukan kewenangan kami,” tegas Iwan, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, penghitungan kebutuhan anggaran perlu diawali dengan data kepegawaian yang jelas.
Pemerintah daerah harus mengetahui jumlah PPPK paruh waktu yang berpotensi dialihkan statusnya, termasuk rincian formasi dan jabatan yang akan dipenuhi.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi perangkat daerah terkait untuk menghitung kebutuhan belanja pegawai dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk yang lebih berkompeten menjawab soal kemampuan fiskal dan belanjanya adalah BPKD serta BKPSDM. Badan Keuangan pasti membutuhkan data eksistingnya terlebih dahulu, misalnya berapa jumlah guru atau formasi lain yang akan dipenuhi,” jelasnya.
Iwan menambahkan, setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU memiliki pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing.
Bagian Ortal bertanggung jawab pada aspek penataan kelembagaan, termasuk penyesuaian struktur organisasi dan peta jabatan.
Sementara itu, urusan teknis kepegawaian menjadi kewenangan BKPSDM, sedangkan perhitungan kemampuan anggaran dan pembiayaan berada pada perangkat daerah pengelola keuangan.
Baca Juga
6 Hari Ramai Sekali, Pekan Raya Bontang Gaet 38 Ribu Pengunjung dan Catat Transaksi Rp450 JutaKarena itu, pembahasan mengenai kesiapan fiskal untuk mendukung perubahan status PPPK perlu melibatkan instansi yang memiliki data dan kewenangan terkait.
Hasil pendataan kepegawaian harus disandingkan dengan kondisi APBD sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lebih lanjut.
Iwan juga menekankan pentingnya menunggu petunjuk teknis dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat agar penyesuaian status kepegawaian dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang tepat mengenai proses perubahan status PPPK, termasuk aspek jumlah pegawai, kebutuhan anggaran, dan kesiapan pemerintah daerah. (Adv)




