Katakaltim Logo

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Iwan Darmawan (Dok: katakaltim)

Pembentukan UPTD di PPU Harus Melalui Kajian Kelembagaan

Penulis: Gung | Editor: Afri
15 November 2026

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerapkan sejumlah persyaratan dalam proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Usulan pembentukan unit baru harus didasarkan pada kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) serta melalui kajian kelembagaan sebelum diproses lebih lanjut.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, mengatakan pembentukan UPTD tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan untuk menambah struktur organisasi.

OPD teknis sebagai pengampu harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang tahu persis terkait dengan kebutuhan dari organisasi perangkat daerahnya ya organisasi perangkat daerah pengampu itu sendiri. Apakah mereka mau melakukan pembentukan unit-unit pelaksana UPTD itu, ya harus melalui proses analisa mendalam yang disampaikan kepada kami,” ujar Iwan, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut kemudian disampaikan melalui mekanisme resmi kepada bupati melalui Sekretariat Daerah.

Selanjutnya, Bagian Ortal melakukan penelaahan dari sisi penataan kelembagaan untuk memastikan usulan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses evaluasi, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian, terutama analisis beban kerja dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Kedua hal tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pembentukan UPTD memang diperlukan serta memungkinkan untuk dijalankan secara efektif.

Selain itu, ketersediaan jabatan fungsional juga menjadi salah satu persyaratan yang diperhatikan.

Menurut Iwan, pembentukan unit baru harus disertai kesiapan personel dengan kompetensi dan jabatan yang sesuai dengan tugas serta fungsi UPTD tersebut.

“Semua pastinya dilihat dari analisis beban kerja dan pemenuhan SDM-nya. Kita harus mempertimbangkan dari beban kerja dan dalam proses pembentukan UPTD juga harus dilihat ketersediaan jabatan fungsional yang ada di dalam UPT yang akan dibentuk. Kalau misalkan kita mau bentuk-bentuk aja tetapi jabatan fungsionalnya belum ada pun tidak bisa seperti itu,” tegasnya.

Dengan demikian, OPD pengusul tidak hanya diminta menyampaikan alasan kebutuhan pembentukan UPTD, tetapi juga harus menunjukkan kesiapan organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan maupun tugas teknis yang akan diberikan.

Iwan menegaskan, mekanisme tersebut diperlukan agar struktur kelembagaan yang dibentuk tidak sekadar menambah unit kerja, tetapi benar-benar memiliki fungsi dan dukungan sumber daya yang memadai.

Pemkab PPU berharap setiap UPTD yang dibentuk nantinya mampu bekerja secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. (Adv)

Dilihat 692 kali

Koran Katakaltim

Bagikan Ke :