KALTIM — Pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar memicu sorotan publik.
Alasannya, mobil tersebut bagi masyarakat sangat kemahalan. Apalagi ada kebijakan efisiensi anggaran yang sangat ditekankan pemerintahan pusat.
Alokasi tersebut kontras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah menekan belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kaltim, Andi Muhammad Arpan, menegaskan pengadaan kendaraan dinas itu sudah melalui prosedur dan sah secara aturan.
Bahkan, kata dia, rencana pengadaan mobil mewah sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan.
"Mobil ini sudah direncanakan dan dilaksanakan pada November 2025, sedangkan kebijakan efisiensi baru berlaku pada 2026," ujar Arpan saat dikonfirmasi, Minggu 15 Februari 2026.
Arpan menjelaskan, pengadaan dilakukan melalui APBD Perubahan 2025 sehingga tidak melanggar kebijakan efisiensi yang mulai diterapkan tahun ini.
Kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas gubernur, terutama dalam kegiatan resmi di Kaltim, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun Jakarta.
"Sejak ada IKN, kebutuhan operasional meningkat. Mobil ini bisa dipakai saat kegiatan di IKN, Jakarta, atau Kaltim," beber Arpan.
Pemprov Kaltim menyebut kendaraan yang dibeli berupa SUV Hybrid dengan kapasitas mesin 3.000 Cc seharga Rp8,5 miliar.
Katanya sejalan dengan konsep kendaraan ramah lingkungan yang diutamakan dalam operasional di IKN.
Pengadaan ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur standar kendaraan dinas kepala daerah, termasuk kapasitas mesin dan jenis kendaraan operasional.
Ia memastikan kendaraan tersebut tidak hanya digunakan gubernur, tetapi juga untuk menunjang kegiatan protokoler dan transportasi tamu negara.
"Sebelum diadakan, kami sudah mengkaji ulang. Jadi mobil ini memang untuk operasional Gubernur, tapi lebih banyak dimanfaatkan sebagai transportasi tamu negara," tandasnya.
Selain Mobil SUV Hybrid tersebut, terdapat pula pengadaan kendaraan Jeep 4x4 senilai sekitar Rp2,9 miliar yang dianggarkan melalui APBD 2026. (Deni)
