SAMARINDA — Pemerintah Kaltim komitmen berantas praktik korupsi hingga ke tingkat desa.
Pernyataan itu ditegaskan dalam Rapat Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi. Berlangsung di Ruang Kartanegara Inspektorat Kaltim, Rabu 25 Februari 2026.
Rapat ini menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel di Bumi Etam.
Sekretaris Inspektorat Daerah Kaltim, Hery Nordi, menjelaskan tahapan awal dimulai dengan pembentukan Tim Perluasan Desa Antikorupsi.
Pembentukan itu melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang ditargetkan terbit paling lambat 28 Februari 2026.
Selanjutnya, pengusulan kepada bupati dan wali kota terkait desa yang akan ditetapkan sebagai kandidat Desa Antikorupsi dijadwalkan pada 26 Februari 2026.
Pemerintah kabupaten/kota diminta mengusulkan tiga nama desa di masing-masing wilayah paling lambat 17 Maret 2026.
“Setelah usulan diterima, akan dilaksanakan sosialisasi pada 9 Maret. Kemudian, penetapan desa yang akan diobservasi oleh provinsi dilakukan pada rentang 9 hingga 30 Maret,” ujar Hery.
Tahap observasi lapangan oleh Pemprov Kaltim akan berlangsung pada 30 Maret hingga 15 April 2026, yang akan menghasilkan satu desa terbaik dari setiap kabupaten/kota sebagai kandidat Desa Antikorupsi tingkat provinsi.
Hasil seleksi tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 17 April 2026.
Bimbingan teknis (bimtek) oleh KPK direncanakan dilaksanakan secara daring pada 28 April 2026.
Adapun tahapan berikutnya meliputi monitoring dan evaluasi oleh KPK bersama Pemprov Kaltim.
Kemudian persiapan penilaian, penilaian oleh KPK dan Pemprov, uji petik oleh KPK, hingga penganugerahan Desa Antikorupsi oleh Pemprov Kaltim.
Jadwal pelaksanaan tahapan tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK. (Agung)
