BALIKPAPAN — Pemprov Kaltim resmi menyalurkan insentif Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol) fase ketiga tahun 2025 kepada 25.163 penerima manfaat.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kaltim Rudi Masud di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/9/2025), kepada perwakilan peserta dan ribuan undangan yang sebagian besar perwakilan Rukun Tetangga (RT) se-Balikpapan.
Insentif ini menyasar 25.163 guru honorer jenjang PAUD hingga SMP, serta 877 marbot dan penjaga rumah ibadah non-muslim yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Untuk wilayah Balikpapan sendiri, terdapat 370 penerima manfaat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati mengatakan setiap penerima akan mendapatkan Rp 500 ribu per bulan selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2025.
“Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada mereka yang berada di garis depan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kehidupan beragama,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan Jospol bukan saja bantuan finansial, tetapi strategi pemerintah memperkuat ketahanan sosial dan menjaga stabilitas politik di daerah.
“Peran guru honorer, marbot, dan penjaga rumah ibadah sangat penting dalam membangun karakter dan menjaga harmoni sosial. Mereka harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Rahmad Masud, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemprov Kaltim terhadap masyarakat Balikpapan.
“Mereka ini pilar penting dalam pembangunan manusia dan pemersatu masyarakat. Insentif ini akan sangat membantu sekaligus menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas mulia mereka,” ungkapnya.
Setelah acara utama di Dome, penyerahan bantuan dilanjutkan di SMP IT Istiqamah Balikpapan.
Gubernur Kaltim kembali menyerahkan insentif secara simbolis didampingi Wali Kota Balikpapan.
Program Jospol menjadi langkah konkret Pemprov Kaltim dalam mendukung kelompok masyarakat yang berperan langsung dalam menciptakan suasana aman, damai, dan harmonis, terutama menjelang tahun politik 2025.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap motivasi para pendidik dan pengelola rumah ibadah terus terjaga, sekaligus memperkuat kohesi sosial antar umat beragama di Kalimantan Timur. (*)
