Payload Logo
DPRD Kaltim

Ketua Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kaltim, Agus Aras (dok: istimewa)

Permintaan Hak Angket Mengarah ke Pemakzulan Gubernur Kaltim, Begini Tanggapan Ketua Fraksi Demokrat-PPP

Penulis: Salsabila | Editor: Agung
12 April 2026

SAMARINDA — Ramai sekali isu warga Kaltim berencana menggelar aksi demonstrasi dan meminta hak angket kepada Wakil Rakyat Kaltim di Karang Paci Samarinda.

Rencana hak angket tersebut berkaitan dengan posisi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji agar hengkang dari jabatannya.

“Tujuannya mungkin larinya ke sana (pemakzulan). Kita meminta semua Fraksi yang ada di DPRD Provinsi untuk mengeluarkan hak angketnya,” ucap Ketua Aliansi masyarakat Kaltim Erly Sopiansyah di Kota Samarinda, Sabtu 11 April 2026.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kaltim, Agus Aras mengaku sementara membaca situasi di lapangan.

Katanya masih menunggu dan melihat kondisi (wait and see) apa yang akan terjadi ke depannya.

“Kita masih wait and see,” ucap Agus Aras saat dihubungi katakaltim, Minggu 12 April 2026.

Politisi Demokrat itu mengatakan tidak ada salahnya masyarakat menggelar aksi unjuk rasa.

Apalagi di era demokrasi yang menuntut keterbukaan dalam birokrasi. Itu jelas sangat bisa dilakukan.

“Kalau demo kan biasa. Di dalam demokrasi untuk menyampaikan aspirasi sah-sah aja. Tidak ada larangan,” tandasnya.

Ditanyai ihwal permintaan warga berkaitan dengan hak angket DPRD Kaltim apakah akan disetujui, Agus Aras memilih untuk tidak memberikan komentarnya.

Sebelumnya diberitakan, ribuan massa dikabarkan sudah mendaftarkan diri untuk menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 21 April 2026 di Kota Samarinda.

Sampai saat ini, ada 4.000 ribu lebih dari 44 organisasi yang sudah ikut tergabung dalam aliansi perjuangan masyarakat Kalimantan Timur.

Mereka menuntut agar pemerintahan Rudy Mas’ud tidak semena-mena di tengah jeritan rakyat.

Sebab belakangan ini Benua Etam gaduh akibat kebijakan Gubernur Kaltim yang dinilai adalah tindakan pemborosan di masa-masa efisiensi.

Misalnya saja pembelian mobil dinas Rp8,5 miliar. Meskipun sudah dikembalikan. Masalah itu baru saja kelar, muncul lagi biaya rumah dinas Kaltim mencapai Rp25 miliar.

Belum lagi isu dinasti politik dan nepotisme di Kaltim semakin menguat. Tindakan ini menurut aliansi amat melukai hati rakyat. (Caca)

Koran Katakaltim

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025