Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang menyita perhatian publik. Peristiwa tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa tragedi itu tidak boleh terulang. Ia meminta seluruh jajaran Polri bergerak lebih proaktif memastikan program perlindungan sosial pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
“Ini menjadi pengingat bagi kita semua agar negara hadir lebih cepat dan lebih konkret,” ujar Dedi dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada ketepatan data dan pengawasan di lapangan.
Karena itu, Wakapolri menginstruksikan para Kapolres di seluruh Indonesia untuk aktif turun ke wilayah masing-masing bersama pemerintah daerah. Pendataan ulang keluarga miskin ekstrem, verifikasi langsung kondisi warga, serta pendampingan akses bantuan menjadi prioritas yang harus dijalankan.
“Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak tahu caranya atau kesulitan mengurus administrasi. Polri harus menjadi penghubung antara negara dan masyarakat,” tegasnya. Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan masukan dari Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai struktur Polri hingga tingkat desa dapat berperan strategis dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah.
Sejumlah program yang akan mendapat pengawalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako bulanan, beasiswa pendidikan seperti PIP dan KIP Kuliah, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), hingga Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
Selain itu, Polri juga akan membantu memastikan akses masyarakat terhadap subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil, uang saku magang bagi lulusan baru, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dedi menekankan, keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran dan pengawasan yang konsisten.
“Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata, dan bantuan harus sampai kepada yang berhak. Itu yang akan menjadi fokus pengawalan kami,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menutup pernyataannya, Wakapolri menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan semangat gotong royong, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dicapai.
“Tragedi ini tidak boleh terulang. Polri siap berada di garis depan untuk memastikan negara benar-benar hadir bagi rakyat,” pungkasnya.
