BOGOR — Presiden Prabowo Subianto soroti mobil Gubernur Rp8 miliar. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran daerah yang lebih produktif.
Ia mengungkapkan keprihatinan terkait pembelian mobil dinas untuk kepala daerah yang mencapai angka fantastis, Rp8 miliar.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan di desa, sementara anggaran daerah justru dialokasikan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” ucapnya saat sesi tanya jawab dengan tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Kamis 19 Maret 2026, menukil merdeka.com.
“Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," sambung Presiden.
Prabowo menilai bahwa pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.
"Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," ungkapnya.
Ia juga memberikan perbandingan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?" lanjutnya.
Ia mengingatkan tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan hanya menghabiskan anggaran.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," pungkasnya. (Agung)
