KALTIM — Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kaltim resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Digelar di Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (25/6/2026) lalu.
Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ini jadi momentum kolaborasi antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah, serta masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim.
Amalia menyebutkan, lebih dari 3.000 petugas sensus telah diterjunkan dan mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Kami di Kalimantan Timur telah mengerahkan lebih dari 3.000 petugas Sensus Ekonomi yang mulai bergerak sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026,” ucapnya.
Menurut Amalia, Sensus Ekonomi bertujuan mencatat seluruh kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.
Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah menyusun kebijakan dan menentukan arah pembangunan ekonomi di Kaltim.
Ia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pelita sekaligus kompas pembangunan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kaltim.
Masyarakat juga diimbau tidak khawatir apabila datangi petugas sensus. Untuk menghindari berbagai modus kejahatan, petugas telah dibekali atribut resmi berupa rompi, kartu identitas (ID card) yang dilengkapi barcode, serta surat tugas.
Pemerintah juga memastikan seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan sebagai dasar penetapan pajak serta memengaruhi bantuan penerimaan sosial.
BPS mengajak seluruh pelaku usaha menyukseskan SE2026 melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
“Dengan partisipasi masyarakat, sensus diharapkan menghasilkan peta ekonomi yang menjadi dasar pembangunan Kaltim dan Indonesia pada masa mendatang,” tandasnya.
Para petugas sensus akan dilengkapi tanda pengenal, rompi SE2026, dan surat tugas. (Agung)
