SAMARINDA — Keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027 kembali disorot DPRD Kaltim.
Komisi IV DPRD Kaltim meminta pihak sekolah transparan ihwal kuota penerimaan siswa agar tidak timbul harapan yang berujung kecewa bagi calon peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, meminta sekolah harus menyampaikan secara terbuka batas kapasitas penerimaan sejak awal proses pendaftaran.
“Jangan berikan harapan palsu pada anak-anak kita yang mau masuk di SMA/SMK, sampaikan aja batas pendaftarannya,” ucap Syahariah kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/6/2026).
Praktik menerima pendaftar tanpa kejelasan kuota berpotensi menimbulkan masalah baru ketika sekolah tak mampu menampung seluruh calon siswa yang telah mendaftar.
“Jangan menerima-menerima terus ditampungnya, kasian mereka,” tukas politisi Golkar itu.
Menurut Syahariah, calon peserta didik cenderung memilih sekolah negeri ketimbang swasta. Tapi kapasitasnya terbatas.
“Pada dasarnya anak-anak kita itu lebih memilihnya ke Negeri, Sekolah Negeri kita itu terbatas juga karena ruang belajarnya juga terbatas,” ujarnya.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, agar masalah kekurangan kuota tidak jadi problem tahunan.
Komisi IV DPRD Kaltim, masih kata Syahariah, saat ini memprioritaskan pembahasan terkait daya tampung sekolah, sebagai bagian dari upaya menjamin akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik.
Ia juga mendorong sekolah negeri memprioritaskan program Gratispol kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu.
“Kalau perlu sekolah negeri ini prioritaskan yang tidak mampu dulu, karena mereka diprioritaskan juga untuk Gratispol,” pungkasnya. (Deni)
