SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengadakan Coffee Moorning bersama awak media dan distributor beras di gedung Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/8/2025).
Pertemuan itu membahas ketersediaan beras di Kaltim yang beberapa waktu terakhir mengalami kelangkaan.
Situasi ini diduga efek dari temuan 17 merek beras premium yang dinyatakan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Jelas saja menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Bahkan, beberapa pasar tradisional dan minimarket seperti Indomaret serta Alfamart di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang melaporkan stok beras kosong selama seminggu terakhir akibat pengiriman distributor yang terhambat.
Distribusi Terkendala
Distribusi dari sentra produksi utama di Jawa Timur dan Sulawesi pun ikut terganggu lantaran proses pemeriksaan semakin diperketat.
Felix, distributor beras merek Kura-Kura, mengungkapkan pasokan dari luar daerah tidak lagi lancar seperti sebelumnya.
"Memang sempat ada kendala mengenai pemeriksaan, namun kami meminta ke pabrik untuk bisa memastikan kualitas sesuai dengan ketentuan. Semua distributor di Kaltim mengalami hal yang sama," ujar Felix.
Erwin Setiawan, distributor beras merek Sedap Wangi dari CV Sumber Pangan Kediri, juga menyampaikan hal serupa. Penurunan suplai sangat signifikan, hanya tersisa seperempat dari jumlah biasanya.
"Biasanya sebulan 400 ton, sekarang hanya 100 ton. Itu pun cepat habis karena diborong warga. Kami masih menunggu kebijakan baru dari pemerintah untuk bisa menambah suplai," jelas Erwin.
Di sisi lain, Bulog memastikan ketersediaan beras masih dalam kondisi aman. Kepala Cabang Bulog Samarinda, Adi Yanuar, menyebut pihaknya memiliki cadangan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Penyaluran SPHP sudah dilakukan ke hampir semua daerah, total 1.016 ton atau 86 persen dari target. Selain lewat Gerakan Pangan Murah, juga melalui pasar pengecer, koperasi, hingga minggu ini mulai masuk ke Indomaret. Harga beras Bulog masih sesuai aturan, Rp11.300 per kilogram di gudang, dengan HET Rp13.100 per kilogram," terang Adi.
Persepsi Premium Sebabkan Kekhawatiran
Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menilai keresahan masyarakat lebih disebabkan oleh persepsi terhadap beras premium.
Padahal, menurut Heni, kualitas beras medium juga sebenarnya layak untuk dikonsumsi.
"Banyak orang sudah terbiasa menganggap beras premium lebih enak. Akhirnya, ketika premium kosong, timbul keresahan. Padahal beras medium kualitasnya bagus," kata Heni.
Gubernur Dorong Kemandirian Pangan
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperkuat produksi lokal.
Ia menyebut kebutuhan beras masyarakat Kaltim mencapai 29–34 ribu ton per bulan, sementara pasokan dari luar daerah hanya sekitar 21–26 ribu ton.
Saat ini, petani padi di Kaltim baru mampu memenuhi 30–36 persen dari total kebutuhan beras masyarakat Kaltim.
Rudy menyampaikan, Menteri Pertanian telah mendorong program optimalisasi lahan (Opla) agar setiap provinsi bisa mencapai swasembada pangan.
"Kita harus menyiapkan lahan yang dekat dengan sumber air. Targetnya panen bisa tiga kali setahun, bahkan empat kali jika menggunakan sistem mekanis," katanya.
Ia pun mendorong generasi muda untuk melirik profesi petani, mengingat peluang dan penghasilan petani yang jauh dibandingkan gaji UMR.
"Dengan dukungan bibit dan teknologi, ini bisa menarik minat generasi milenial menjadi petani modern. Pendapatan petani bahkan bisa di atas Rp20 juta per bulan, jauh lebih tinggi dari UMR," pungkas Rudy. (*)
