Tanggapan Neni Soal Gelontoran Anggaran Pendidikan: Apakah Ini Sengaja Dijadikan SilPA?

BONTANG — Calon Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pertanyakan dana pendidikan yang dikelola Pemkot Bontang. Harusnya kata Neni, para pelajar bisa lebih sejahtera dengan anggaran yang tersedia.

Penegasan itu dia sampaikan dalam konferensi pers di halaman Kantor KPU Bontang usai mendaftarkan diri bersama Agus Haris sebagai calon kepala daerah, Rabu (28/8) kemarin.

Baca Juga: Agus Haris Gas Maju di Pilwalkot, Sebut Bacalon Wakil Masih Dalam Hati

Konferensi pers Neni-Agus Haris (aset:Agu/katakaltim)

Neni—sapaan akrabnya—meyakini betul kritikannya itu karena di masa dia, anggaran pendidikan sedikit, tapi bisa memberikan lebih banyak. Ketimbang saat ini, anggaran banyak, tapi memberikan sedikit.

“Kenapa hanya sebagian dikasi buku, sepatu, dan tas gratis? Sementara saya dengan APBD yang kecil saja bisa (berikan-red) dari kelas satu sampai kelas enam?,” cecar Neni.

Politisi Golkar itu pun mengerutkan dahi, tampak heran dengan apa yang dilakukan pemerintah. Untuk itu dia pertanyakan sikap dan komitmen Pemkot Bontang dalam hal pendidikan.

“Ada apa? Apakah ini sengaja dijadikan SiLPA? Atau, mohon maaf, ketika ada uang lebih bisa didepositokan?,” cecarnya.

Lebih lanjut Neni menerangkan postur APBD saat ini yang mencapai Rp3,3 triliun. Dalam UU, dana pendidikan diambil dari APBD sebanyak 20 persen. Itu artinya akan ada 660 miliar dana pendidikan.

Untuk itu Neni meminta agar dana pendidikan ini dianggap sebagai investasi. Karena menurutnya pendidikan merupakan investasi luas biasa dan jangka panjang.

“Tapi bicara pendidikan adalah memanusiakan manusia. Kita tidak boleh bicara biaya pendidikan. Tapi investasi pendidikan. Ini untuk anak-anak kita. Jangan pelit!,” tegasnya.

Neni juga membandingkan biaya operasional sekolah saat ini. Dulu waktu dia jadi Wali Kota, anak SD bisa dapat Rp950 ribu. Kemudian untuk SMP Rp1,1 juta.

”Kita kalikan, masa nggak berubah? Harusnya kan berubah jadi Rp5 juta (saat ini-red),” jelasnya.

Dia juga meminta agar pemerintah betul-betul memahami keingingan masyarakatnya. “Sebetulnya sebagai seorang Wali Kota harus tongkrongi apa sih permasalahan yang ada di daerahnya.” (*)