SAMARINDA — Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuka agama di Kaltim mengimbau agar demo 21 April 2026 tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas daerah.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kaltim, Syaharie Jaang, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas daerah di tengah rencana aksi tersebut.
Ia mengingatkan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi tanggung jawab.
“Kita mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan dan bersama-sama menjaga kondusivitas Kalimantan Timur. Artinya, kita jaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian,” ucap Jaang, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa pergerakan massa dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan situasi di luar prediksi jika tidak dikelola dengan baik.
“Memelihara kedamaian itu tidak mudah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena akan merugikan kita semua,” katanya.
Jaang mengimbau para peserta aksi, khususnya mahasiswa, untuk tetap menyampaikan aspirasi secara santun dan sesuai aturan hukum.
“Boleh menyampaikan pendapat, tetapi dengan santun dan sesuai perundang-undangan. Setelah selesai, kembali dengan tertib ke tempat masing-masing,” tuturnya.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim, Hamdani, juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan sikap damai selama aksi berlangsung.
“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dilindungi hukum. Namun, harus dilakukan dengan baik, damai, dan tidak melakukan tindakan anarkis,” ujar Hamdani.
Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban agar situasi daerah tetap aman dan kondusif.
“Kita semua harus menjaga agar Kalimantan Timur tetap damai dan sejahtera,” katanya.
Dari unsur organisasi keagamaan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltim, KH Siswanto Sunandar, mengingatkan agar aksi dilakukan secara santun dan menghindari segala bentuk kekerasan.
“Jika harus menyampaikan aspirasi, lakukan secara damai dan santun. Hindari tindakan anarkis karena hanya akan merugikan kita semua,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi provokasi dari pihak tertentu yang dapat memperkeruh suasana.
“Cermati dan hindari provokasi yang bisa memancing emosi. Jangan sampai ada korban atau kerusakan fasilitas umum maupun pribadi,” tegasnya.
Selain itu, Siswanto juga mengimbau aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi.
“Kami berharap pengamanan dilakukan secara bijak dan tidak mudah tersulut,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim, KH M. Fauzi Ahmad Bahtar, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap dijalankan dalam koridor hukum dan ketertiban.
“Silakan menyampaikan aspirasi dengan baik, damai, dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa menjaga ketertiban selama aksi merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan situasi yang aman.
“Hal ini penting agar kondisi tetap terkendali dan kondusif di Kalimantan Timur,” katanya.
Para tokoh tersebut sepakat bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, namun harus dilaksanakan secara damai, tertib, dan menghormati aturan yang berlaku, guna menjaga stabilitas dan keharmonisan di Bumi Etam. (Han)
