SAMARINDA— Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kesiapan pengamanan di kawasan Kantor Gubernur.
Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari penguatan fisik pagar hingga pelaksanaan simulasi pengamanan bersama aparat gabungan.
Pengamanan fisik terlihat dari pemasangan kawat besi yang mengelilingi pagar, pengelasan pada titik rawan, hingga penambahan tiang besi hampir dua meter yang disambungkan ke pondasi utama.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menyebut penguatan dilakukan secara menyeluruh untuk mengantisipasi kerusakan seperti yang terjadi di aksi demonstrasi sebelumnya.
"Kita sudah lakukan penguatan, mulai dari memperkuat pondasi pagar, pengelasan pada bagian-bagian yang rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi pagar kantor gubernur," ujarnya saat ditemui di Kantor gubernur, Minggu (19/4/2026).
Ia menambahkan, tiang besi tambahan dipasang untuk meningkatkan daya tahan pagar terhadap tekanan massa.
"Tiang besi hampir dua meter kita sambung ke pondasi pagar utama, jadi lebih kuat dan tidak mudah didorong atau dirusak," jelasnya.
Langkah ini diambil setelah pagar pembatas di kawasan tersebut sempat roboh saat aksi demonstrasi sebelumnya.
Selain penguatan fisik, Pemprov Kaltim juga menggelar simulasi pengamanan bersama aparat untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan di lapangan.
"Dalam rangka simulasi persiapan untuk tanggal 21 April 2026, berkaitan dengan unjuk rasa penyampaian aspirasi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur," kata Edwin.
Simulasi difokuskan pada pemetaan titik rawan, termasuk potensi kemacetan dan kondisi di luar kendali.
Namun, penggunaan water canon belum menjadi bagian dari skenario.
"Kita simulasi bersama Polri untuk menentukan titik-titik yang berpotensi terjadi kemacetan dan potensi lain di luar kendali. Tapi untuk penggunaan water canon, itu belum," sambungnya.
Sejumlah lokasi diprediksi menjadi titik konsentrasi massa, di antaranya jalur menuju Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, serta Jalan Merapi di sekitar Kantor Bank Indonesia.
Kawasan DPRD Kaltim juga masuk dalam prioritas penjagaan.
"Ada penjagaan juga di DPRD Kaltim. Kita bagi personel bersama TNI dan Polri," ucapnya.
Untuk mendukung pengamanan, sekitar 1.897 personel gabungan dari Satpol PP, kepolisian, TNI, dan perangkat daerah lainnya disiagakan.
"Kalau keseluruhan kurang lebih 1.897 personel yang akan melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa tanggal 21 April," ujar Edwin.
Pemerintah berharap aksi dapat berlangsung tertib dan damai tanpa mengganggu ketertiban umum maupun merusak fasilitas.
"Harapannya tentu aksi bisa berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum," tandas Edwin.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Pemprov Kaltim optimistis pelaksanaan aksi unjuk rasa pada 21 April dapat berjalan kondusif. (Deni)
