KALTIM — Gagasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai sorotan publik usai digaungkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Pernyataan Bahlil itu diutarakan dalam acara ulang tahun ke-61 Partai Golkar yang berlangsung di Senayan, Jakarta, pada Jumat 5 Desember 2025 lalu.
Alasan Pilkada tidak langsung dari rakyat ini banyak. Efisien. Tidak buang-buang uang. Tidak repot. Dan bukan hal baru. Beberapa negara juga sudah melakukan itu.
Tanggapan Ketua APPSI
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, pun turut menanggapi wacana tersebut.
Dia mengingatkan perubahan sistem Pilkada sepenuhnya adalah kewenangan pusat. Intinya, pusat lah yang punya banyak kuasa memutuskan itu.
“Itu nanti biar di pemerintah pusat yang akan membahas,” ucapnya saat ditemui di Kota Samarinda, Selasa 9 Desember 2025.
Rudy menilai bahwa pemilihan langsung oleh rakyat ataupun pemilihan tidak langsung oleh wakil rakyat daerah bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jangan terlalu takut.
"Intinya apa saja nggak ada masalah,” tukas Ketua DPD I Golkar Kaltim itu.
Sebagai orang nomor satu di kepemerintahan provinsi se-Indonesia, Rudy menyatakan posisi pemerintah provinsi (Pemprov) pada intinya siap ikuti keputusan nasional.
“Kami akan mendukung apapun kebijakan daripada pemerintah pusat,” tegasnya.
Tanggapan DPRD
Di tempat dan lain waktu, Ketua DPD II Golkar Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan hal sama: ikuti aturan pusat.
“Selaku penyelenggara pemerintah di daerah, yaa pasti akan ikuti apa pun aturannya itu (dari pusat),” ucapnya kepada awak media di Kota Bontang, Rabu 24 Desember 2025.
Ketua DPRD Kota Bontang itu tegas mengaku bahwa dia tidak ada masalah dengan mekanisme atau sistem Pilkada tidak langsung.
Pun demikian, Bendahara Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) itu menambahkan stabilitas politik nasional harus jadi pertimbangan penting.
Termasuk juga aspek psikologis atau perasaan publik atas wacana ini harus menjadi variabel analisa.
Apalagi kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan hak demokratis seluruh masyarakat.
“Yang penting mengedepankan suasana psikologis daripada masyarakat,” tukasnya.
Pilkada Lewat DPRD
Isu perubahan mekanisme Pilkada digaungkan Bahlil dengan alasan bahwa mekanisme semacam ini bisa menekan biaya politik, yang selama ini membengkak lewat Pilkada langsung.
Bahlil mengaku satu tahun lalu pihaknya menyampaikan bahwa kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Namun ada banyak yang pro-kontra.
“Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” ujar Bahlil waktu itu.
Pun demikian Bahlil menyinggung kajian menyeluruh amat penting sebelum diskusi aturan politik dimulai tahun depan.
“Saya khawatir. Jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, (terus) MK membuat yang lain. Bahkan bisa mengubah. Bahkan bisa membuat norma baru lagi,” tuturnya.
Prabowo: Jangan Buang-buang Uang!
Wacana serupa sebenarnya sudah direspons oleh orang nomor wahid di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo menyatakan bahwa opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD sangat layak dipertimbangkan.
Bahkan menurut dia, cara tersebut bisa mengurangi dominasi kandidat (figur) dengan kekuatan kapital (modal) besar.
“Jadi, saya sendiri condong,” ucap Prabowo.
Bahkan, politisi Gerindra itu mengaku bakal mengajak para pemegang partai politik untuk ikut mengampanyekan wacana Pilkada lewat DPRD ini.
“Saya akan mengajak kekuatan politik. Ayo marilah kita berani. Berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” tegas Prabowo.
Bahkan Prabowo menilai pemilihan berlapis tidak lagi dibutuhkan jika DPRD telah mendapat mandat dari rakyat.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya. Selesai,” tandasnya.
Diketahui, sejumlah negara sudah menerapkan sistem serupa. Seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
Adapun partai politik di koalisi pemerintahan Prabowo mendukung usulan ini. Selain Gerindra dan Golkar, PKB, dan PKS juga turut mendukung.
Partai politik lainnya seperti NasDem, Demokrat, dan PAN belum mengeluarkan sikapnya. Sementara PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap menolak usulan Pilkada tidak langsung ini. (Agu)
