KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendesak keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi menyebut, kebutuhan pembangunan kutim sangat besar dan banyak program yang harus direalisasikan.
Hal itu membuat pemerintah daerah perlu memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha yang beroperasi di Kutim.
“Tidak mungkin pemerintah dengan sekian banyak program, dengan keterbatasan APBD mampu menjangkau, mampu merealisasikan seluruh program yang ada,” kata Rizali.
Katanya, perusahaan yang beroperasi di Kutim memiliki infrastruktur, fasilitas, serta sumber daya yang berpotensi mendukung pembangunan di sekitar wilayah operasionalnya.
Rizali Hadi menyebut, potensi itu harus dapat dimanfaatkan melalui kerja sama yang terarah antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Ia mencontohkan kolaborasi dapat dilakukan melalui pengembangan akses menuju kawasan wisata yang berada di sekitar wilayah perusahaan.
Dengan begitu, dinilai membantu membuka potensi daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Dalam skema tersebut, katanya, pemerintah daerah dapat berperan dalam koordinasi, perencanaan, dan membangun kesepakatan kerja sama.
Sementara itu, perusahaan dapat memberikan dukungan sesuai kapasitas dan ruang kolaborasi yang disepakati bersama.
“Cukup kita koordinasi, bekerja sama, memanfaatkan yang ada,” terangnya.
Ia menegaskan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat juga diperlukan agar potensi yang dimiliki Kutim dapat dikembangkan secara lebih luas. (Adv)
