BONTANG — Penertiban 69 sepeda motor dalam aksi balap liar di kawasan Kantor Wali Kota Bontang kembali memunculkan pertanyaan lama, ke mana para pecinta balap motor harus menyalurkan hobinya?
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menilai persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan melalui penindakan.
Namun jika kejadian seperti kemarin itu, tidak bisa juga tidak ditindaki karena sangat membahayakan diri mereka.
Maka perlu ada solusi yang bisa mengakomodasi para pebalap muda, dan tetap mengutamakan keselamatan.
Ia menegaskan tidak ada pihak yang bisa membenarkan balap liar tanpa perlengkapan keselamatan.
Bahkan, menurutnya, membiarkan remaja balapan tanpa standar keamanan sama saja mempertaruhkan nyawa mereka di jalan.
“Kalau balap liar tanpa safety, siapa yang sepakat? Coba tanya seluruh orang tua di Bontang, pasti tidak ada yang rela anaknya balapan tanpa perlindungan. Kalau terjadi kecelakaan, risikonya sangat besar,” kata Winardi, Selasa 02 Juni 2026.
Karena itu, ia mengusulkan adanya pengaturan khusus bagi komunitas balap untuk melakukan latihan secara resmi pada waktu tertentu, terutama saat akhir pekan.
Namun, kegiatan tersebut harus disertai aturan ketat, mulai dari penggunaan helm balap, wearpack, hingga perlengkapan keselamatan lainnya.
“Kalau memang latihan, ya latihan yang benar. Harus ada standar balap. Jangan pakai helm biasa, pakaian biasa, bahkan ada yang tidak pakai helm sama sekali. Itu yang tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.
Politisi PDIP itu juga mendorong agar pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan komunitas balap duduk bersama mencari formulasi terbaik.
Menurutnya, selama ini persoalan sering muncul karena minimnya komunikasi antar pihak.
Ia mencontohkan, komunitas balap sebenarnya bisa menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPRD maupun pemerintah sebelum muncul persoalan di lapangan.
“Harusnya dibicarakan dari awal. Kalau ada komunitas yang ingin latihan balap, sampaikan. Kita bisa RDP, panggil OPD terkait, kepolisian, dan komunitasnya. Cari jalan keluar bersama,” ujarnya.
Menurut Winardi, Satlantas Polres Bontang juga perlu dilibatkan untuk menentukan lokasi yang paling aman dan representatif.
Lokasi tersebut idealnya jauh dari permukiman, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, dan memiliki risiko kecelakaan yang lebih rendah.
Meski mendukung adanya ruang bagi pembinaan atlet balap, Winardi mengingatkan bahwa kawasan Kantor Wali Kota Bontang bukanlah sirkuit resmi.
Berbeda dengan daerah yang sudah memiliki fasilitas balap permanen dengan standar keselamatan yang jelas.
“Kita bukan melarang balap. Yang kita inginkan adalah keselamatan. Kalau ada tempat, ada aturan, ada jadwal, dan ada standar keselamatan yang dipenuhi, tentu itu jauh lebih baik daripada balap liar yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD Bontang membuka ruang dialog untuk mencari solusi jangka panjang.
Sebab di satu sisi bakat dan minat generasi muda di dunia balap perlu mendapat wadah, namun di sisi lain keselamatan tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. (Adv)
