KALTIM — Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi (BORNEO) Kalimantan Timur melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Surat tersebut berisi protes keras terhadap keikutsertaan Tim Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang akan diselenggarakan di Senayan, Jakarta Pusat, pada 19–25 Oktober 2025 mendatang.
Ketua BORNEO Kaltim, Dede Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya menolak keras kedatangan tim dari negara Zionis Israel ke Indonesia.
Ia menegaskan penolakan itu didasari oleh semangat konstitusi Indonesia yang anti terhadap segala bentuk penjajahan.
"Kami menilai kehadiran tim Zionis Israel di Indonesia tidak sejalan dengan semangat dan amanat konstitusi bangsa. Karena itu, kami menyampaikan surat protes kepada Bapak Presiden agar mempertimbangkan ulang kebijakan ini," ujar Dede, Kamis (9/10/2025).
Dalam surat tersebut, BORNEO Kaltim menyampaikan lima poin utama alasan penolakan:
1. Indonesia memiliki konstitusi anti penjajahan yang tegas termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Pertama:
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Zionis Israel adalah satu-satunya penjajah yang tersisa di muka bumi ini dan telah dikategorikan sebagai crime against humanity oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Bangsa Indonesia terdiri dari mayoritas umat Muslim yang memiliki peran besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Karena itu, BORNEO Kaltim menilai kehadiran tim Israel sangat berpotensi menimbulkan polarisasi dan merusak kohesi sosial bangsa.
4. Kedatangan tim Israel ke Indonesia dinilai dapat mencederai komitmen bangsa terhadap konstitusi serta merusak citra Indonesia sebagai negara yang menolak segala bentuk penjajahan.
5. Menolak tim senam Israel justru memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam sikap anti penjajahan dan pendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dede menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk intoleransi, melainkan bagian dari komitmen moral bangsa terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi.
"Penolakan ini murni sebagai bentuk konsistensi sikap bangsa Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina," pungkasnya. (*)
