BERAU — Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Untuk mengurai antrean sekaligus memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan dengan baik, Pemkab Berau mengambil sejumlah langkah cepat.
Salah satunya dengan menempatkan personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub) di sejumlah SPBU.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pada 31 Agustus 2026.
Selain menempatkan personel di lapangan, Pemkab Berau juga menyiapkan surat edaran yang mengatur keberadaan serta penjualan BBM di tingkat pengecer.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengatakan tim gabungan tersebut bertugas memantau kondisi antrean sekaligus memastikan pelayanan SPBU kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
“Ini tindak lanjut rapat Forkopimda tanggal 31 Agustus kemarin yang dipimpin Ibu Bupati. Ada beberapa langkah yang dilakukan, termasuk pengaturan BBM di tingkat pengecer dan penempatan tim di SPBU,” ucap Eva saat meninjau sejumlah SPBU di Kecamatan Tanjung Redeb.
Menurutnya, pemantauan akan dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan antrean dan distribusi BBM.
Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
Eva juga meminta pengelola SPBU mengoptimalkan pelayanan selama persediaan BBM masih tersedia.
“Harapan kita, antrean yang terjadi di SPBU ini bisa dikurangi. Selagi stok ada, langsung diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, salah satu SPBU yang menjadi perhatian berada di Jalan Haji Isa. Saat dilakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi.
Eva meminta pengelola segera membuka pelayanan karena antrean kendaraan di sejumlah titik sudah cukup padat.
“Kami minta untuk bisa segera beroperasi melihat antrean yang sudah membeludak,” katanya.
Ia menilai, optimalisasi pelayanan di seluruh SPBU yang memiliki stok BBM penting dilakukan agar antrean tidak terkonsentrasi di satu lokasi.
Dengan lebih banyak SPBU yang beroperasi, masyarakat diharapkan memiliki alternatif untuk mendapatkan BBM.
Selain pengawasan, Pemkab Berau juga meminta pemilik dan pengelola SPBU bekerja sama dengan tim di lapangan.
Eva menegaskan, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh pihak untuk mengurai persoalan antrean dan distribusi BBM.
“Kami berharap ketika tim turun, ada kerja sama dari pihak pemilik SPBU. Ini tentu mempermudah kita untuk ikut membantu agar permasalahan yang dihadapi bisa teratasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Penempatan personel gabungan, lanjut Eva, bukan hanya untuk mengawasi distribusi BBM, tetapi juga menjaga ketertiban di kawasan SPBU.
Kehadiran petugas diharapkan dapat mencegah potensi keributan serta memastikan antrean kendaraan tetap terkendali.
Pemkab Berau bersama instansi terkait akan terus memantau kondisi distribusi BBM dalam beberapa hari ke depan.
Pemerintah berharap pengaturan distribusi, optimalisasi pelayanan SPBU, dan pengawasan bersama dapat segera mengurangi antrean sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. (*)
