Balikpapan – Upaya menjaga industri kelapa sawit tetap berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga membutuhkan dukungan keamanan. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H. saat menghadiri Forum 9 Tahun Borneo Palm Oil 2026 yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (6/8/2026).
Kehadiran Kapolda Kaltim dalam forum tersebut menjadi bentuk dukungan Kepolisian terhadap terciptanya tata kelola industri kelapa sawit yang aman, profesional, dan berkelanjutan. Forum ini juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian, pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor perkebunan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kaltim mengapresiasi GAPKI Kaltim yang telah menyelenggarakan forum sebagai sarana bertukar gagasan dan membangun langkah kolaboratif menghadapi berbagai tantangan industri kelapa sawit.
Menurutnya, keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Karena itu, Polda Kaltim terus melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dari sisi keamanan, Polda Kaltim berkomitmen meminimalisir berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi situasi di daerah. Pencegahan menjadi prioritas kami agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini,” jelas Irjen Pol. Endar Priantoro.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Kapolda adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi cuaca dan fenomena El Nino dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama apabila aktivitas pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar.
Polda Kaltim, kata Kapolda, terus mendorong langkah pencegahan dan pengawasan untuk meminimalisir praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Upaya tersebut penting karena karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, serta keberlangsungan kegiatan ekonomi.
“Pencegahan menjadi prioritas kami agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Kapolda menilai, pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan perkebunan, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi dengan GAPKI Kaltim dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pengelolaan perkebunan yang memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan.
Melalui Forum 9 Tahun Borneo Palm Oil 2026, kolaborasi tersebut diharapkan semakin kuat sehingga industri kelapa sawit di Kalimantan Timur dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keamanan.
Dengan penguatan koordinasi dan langkah pencegahan sejak dini, Polda Kaltim berkomitmen mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab.
