Penulis: Riyawan, Pengamat Sosial
KATAKALTIM — Di sudut warung kopi pinggir jalan, obrolan tak lagi soal bola atau harga rokok. Yang terdengar justru keluhan pelan, diselipkan di antara kepulan asap dan tegukan kopi pahit.
“Sekarang semua mahal,” kata seseorang, disambut anggukan kepala yang lelah. Dua lembar uang merah terasa tak lagi punya arti. Datang, lalu habis, bahkan sebelum sempat direncanakan.
Warung kopi menjadi ruang paling jujur untuk membaca keadaan hidup hari ini. Di sanalah keresahan ekonomi berbicara apa adanya.
Harga sembako naik, ongkos sekolah terus ada, sementara penghasilan tetap segitu-gitu saja. Bertahan hidup kini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban yang menguras tenaga dan pikiran.
Dari obrolan sederhana di warung kopi itulah, kita seperti ditarik ke sebuah tragedi sunyi dari pelosok timur Indonesia.
Tragedi yang tak ramai, tapi menghantam sangat keras, seorang anak SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memilih mengakhiri hidupnya karena sepasang buku tulis dan sebuah pena yang tak mampu terbeli.
Tragedi Sunyi di Ngada
Kabar duka itu datang tanpa suara keras, tapi menyisakan luka panjang. Seorang siswa kelas 4 SD ditemukan meninggal dunia di dekat pondok tempat tinggalnya. Ia tinggal bersama sang nenek, sementara ibunya harus bekerja keras mencari nafkah di tengah keterbatasan ekonomi.
Bagi banyak orang, ini mungkin sekadar berita singkat. Namun jika ditelusuri lebih dalam, tragedi ini menyimpan potret buram tentang ketimpangan, kemiskinan, dan kegagalan sistem perlindungan sosial. Anak itu bukan putus sekolah, bukan pelaku kriminal, bukan korban bencana alam. Ia adalah murid aktif yang hanya ingin tetap belajar.
Masalahnya sederhana, tapi dampaknya fatal. Ia meminta uang untuk membeli buku dan pena sekolah. Permintaan kecil yang bagi sebagian orang bahkan tak perlu dipikirkan. Namun bagi keluarganya, pilihan itu berarti mengorbankan kebutuhan lain yang sama penting.
Di sinilah ironi “sekolah gratis” dipertanyakan. Negara memang membebaskan biaya pendidikan, tetapi realitas di lapangan berbicara lain. Seragam, sepatu, buku, alat tulis, hingga ongkos ke sekolah tetap menjadi beban, terutama bagi keluarga di daerah terpencil seperti Ngada.
Ketika pendidikan berubah dari harapan menjadi tekanan, anak-anaklah yang sering kali menanggung beban emosional paling berat.
“Tidak Perlu Mama Menangis”
Yang paling menyayat hati dari tragedi ini adalah surat tulisan tangan yang ditinggalkan korban. Bukan tulisan panjang, bukan kalimat puitis. Justru kesederhanaannya itulah yang membuat dada sesak.
“Kertas tii Mama Reti. Mama galo zee.”
Dalam bahasa daerah dan Bahasa Indonesia, anak itu seakan berpamitan dengan ketenangan yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kemarahan. Hanya kepasrahan.
Isi surat tersebut menunjukkan satu hal yang mengerikan, anak ini sudah terlalu lama memikirkan beban ibunya. Ia merasa kehadirannya menambah masalah. Ia merasa permintaannya adalah kesalahan. Ia merasa lebih baik pergi daripada terus membuat ibunya susah.
Di usia di mana anak-anak seharusnya sibuk bermain dan bercita-cita, ia justru memikul rasa bersalah yang bukan miliknya. Inilah wajah kemiskinan ekstrem yang sering luput dari statistik. Bukan hanya soal perut lapar, tapi soal hancurnya harga diri dan kesehatan mental anak.
Surat itu bukan sekadar pesan perpisahan. Ia adalah alarm keras bahwa ada anak-anak yang tumbuh tanpa ruang aman untuk bercerita, tanpa tempat untuk berkata, “Aku butuh bantuan.”
Di Mana Negara dan Kita Semua?
Kasus siswa SD bunuh diri di Ngada NTT ini bukan hanya soal keluarga korban. Ini adalah refleksi kolektif tentang rapuhnya jaring pengaman sosial kita. Guru, sekolah, tetangga, pemerintah desa, hingga pemerintah daerah seharusnya menjadi mata dan telinga bagi anak-anak rentan.
Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar. Namun di lapangan, implementasinya masih sering bocor. Bantuan pendidikan tak selalu tepat sasaran, pendampingan psikologis nyaris tak ada, dan suara anak-anak miskin sering tenggelam dalam birokrasi.
Solusinya tidak bisa setengah-setengah. Pertama, negara harus memastikan bahwa “gratis” benar-benar berarti bebas biaya, termasuk alat tulis dan perlengkapan dasar sekolah, terutama di daerah 3T. Kedua, sekolah perlu aktif mendeteksi kondisi sosial murid, bukan hanya menilai nilai rapor. Ketiga, edukasi kesehatan mental harus masuk ke ruang kelas dan lingkungan keluarga.
Dan yang tak kalah penting, kita sebagai masyarakat harus lebih peka. Menyapa, bertanya, dan peduli bisa menjadi penyelamat. Jangan tunggu tragedi viral baru bergerak.
Anak di Ngada itu tidak meninggal karena ia tak mampu belajar. Ia pergi karena merasa tak pantas untuk terus berharap. Jangan biarkan tragedi ini berlalu sebagai berita harian yang cepat dilupakan. Karena seharusnya, tak ada satu pun anak di negeri ini yang harus membayar pendidikan dengan nyawanya sendiri. (*)
