Daerah
More
BONTANG — Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman enggan menanggapi polemik Kampung Sidrap. Apalagi menyangkut demo pagi tadi, Sabtu (31/8).
Pasalnya, mereka yang menggelar aksi menurut Bupati, adalah warga Kota Bontang, bukan Kutim. Apalagi, urusan ini semuanya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Yang unjuk rasa kan masyarakat Bontang. Bukan masyarakatnya Kutai Timur. Nggak ada tanggapan. Kita menunggu keputusan MK aja sudah,” ucapnya kepada awak media, Sabtu (31/8) malam.
Baca Juga: 
Herlang Soroti Potensi Pulau Prancis Kutim, Ardiansyah Beri Tanggapan
Sementara Wabup Kutim Kasmidi Bulang menegaskan tidak bisa mengambil sikap apapun karena penetapan Kampung Sidrap di wilayah Kutim merupakan aturan.
“Sepanjang aturannya tidak berubah, yaa masih jadi wilayah Kutim. Tegas dan jelas. Kecuali diubah, yaa kita sebagai pimpinan daerah harus ikuti itu,” ucapnya.
Kata dia, Pemkab Kutim bakal membuat pemerintahan di sana. Jawaban itu menanggapi pertanayaan awak media soal Pemkab Kutim tidak memperhatikan pembangunan di kawasan tersebut.
“Di sana itu kita akan bikin pemerintahan. Maksudnya kecamatan mungkin bisa dimekarkan. Insyaallah Kutim sanggup kok membangun itu,” jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya pemekaran kecamatan, Pemkab Kutim bisa melakukan pemerataan pembangunan. Pun demkian, pemekaran butuh proses dan kajian.
“Cuma memang pemekaran kecamatan ini kan butuh aturan juga kan. Harus ada kajian. Harus ada paripurna dan sebagainya. Saya pikir solusi yang paling tepat adalah dimekarkan. Nanti pemerataan di sana,” terangnya.
Lebih lanjut Kasmidi mengatakan jika pun wilayah itu diambil Bontang, juga tidak semerta-merta bisa membangun. Alasannya, juga butuh proses yang sama dengan Kutim.
“Toh juga kalau diambil Bontang kan sama juga. Harus ada pemerintahan yang dia buat,” jelasnya.
Menyangkut aksi unjuk rasa warga pagi tadi, Kasmidi juga enggan berkomentar.
“Yaa aku no komen lah. Kalau warga Bontang ngapain aku komen. Kalau warga Sangatta aku komen gotu loh,” katanya.
Pun begitu, aksi unjuk rasa menurut Kasmidi adalah hak setiap warga. Menurutnya demonstrasi ktu wajar-wajar saja.
“Itu haknya orang, tidak dilarang di negara ini untuk menyampaikan aspirasi. Dalam konsep yang wajar-wajar saja,” katanya.
“Silahkan saja warga Bontang mau menyuarakan pemekaran, itu hak saudara-saudara kita di sana. Yang pasti secara aturan itu wilayah Kutim,” tukasnya. (*)
