PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan masyarakat agar mengikuti prosedur hukum dalam mengasuh maupun mengangkat anak.
Pengakuan anak orang lain sebagai anak kandung tanpa melalui mekanisme yang sah berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, mengatakan masih terdapat masyarakat yang belum memahami tahapan pengangkatan anak maupun penetapan perwalian.
Kondisi tersebut membuat sebagian orang memilih jalan pintas dengan mencantumkan anak asuh sebagai anak kandung dalam dokumen kependudukan.
Menurutnya, tindakan tersebut harus dihindari karena status hubungan keluarga yang dicatat dalam dokumen resmi negara memiliki konsekuensi hukum.
Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak.
“Jangan sampai anak orang lain diakui menjadi anak. Itu yang enggak kita mau,” ujar Dony, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, kurangnya informasi mengenai prosedur yang benar menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak menempuh jalur resmi.
Padahal, keputusan mengangkat anak harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan bagi anak maupun keluarga yang mengasuhnya.
“Kebanyakan masyarakat belum memahami, informasinya belum didapat sepenuhnya. Tak tahu jalurnya. Jangan sampai mengadopsi tapi pada kemudian hari akan berakibat fatal, karena efek hukumnya,” tuturnya.
Dony menjelaskan, kejelasan status anak berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hubungan keperdataan dan hak-hak yang melekat pada anak.
Persoalan seperti status keluarga dan hak waris perlu dipahami sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga
6 Hari Ramai Sekali, Pekan Raya Bontang Gaet 38 Ribu Pengunjung dan Catat Transaksi Rp450 JutaSementara itu, informasi medis, termasuk golongan darah, juga harus didasarkan pada data biologis yang benar, bukan asumsi hubungan keluarga.
Untuk membantu masyarakat, Disdukcapil PPU membuka koordinasi bersama Dinas Sosial dan Kejaksaan dalam memberikan pendampingan terkait administrasi kependudukan, penetapan perwalian, maupun proses pengangkatan anak sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Kami Disdukcapil bersama Dinas Sosial dan Kejaksaan membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengurus penetapan perwalian resmi atau proses pengangkatan anak sesuai koridor hukum,” tegasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Disdukcapil berharap masyarakat tidak lagi mengambil langkah yang berpotensi merugikan masa depan anak.
“Pengurusan melalui prosedur resmi itu sangat penting untuk memastikan identitas, status hukum, serta perlindungan anak memiliki dasar yang jelas. Jadi tidak asal adopsi saja,” tandasnya.
Dony berharap kesadaran masyarakat terhadap aturan pengasuhan dan pengangkatan anak terus meningkat, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten PPU. (Adv)




