BONTANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang terus memperkuat tata kelola data melalui peningkatan interoperabilitas antarperangkat daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pasca Rapat Interview Penilaian Sementara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Kepala Diskominfo Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, mengatakan ke depan seluruh data yang ditampilkan pada dashboard pimpinan akan bersumber dari Portal Satu Data Kota Bontang.
Integrasi itu akan mulai diterapkan seiring kembali beroperasinya command center pemerintah daerah.
"Ketika command center kembali operasional, dashboard pimpinan akan menampilkan data-data yang seluruhnya diambil dari Portal Satu Data. Ini untuk meningkatkan interoperabilitas data," ujarnya usai rapat Interview Penilaian Sementara EPSS, Selasa 14 Juli 2026.
Menurut Andi Hasanuddin, penyajian data yang lebih mudah dipahami dan dipublikasikan secara lebih luas diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan data oleh perangkat daerah maupun masyarakat.
Ia menilai penguatan statistik sektoral di Kota Bontang masih berada pada tahap pengembangan. Meski demikian, Diskominfo terus melakukan pembenahan sejak memulai pembangunan sistem statistik daerah pada 2024.
"Statistik di Diskominfo sebelumnya benar-benar dimulai dari nol. Sejak 2024 kami mulai membangun fondasinya, dan Alhamdulillah mendapat dukungan dari BPS, Sekretariat Satu Data, serta seluruh produsen data," katanya.
Andi Hasanuddin, menegaskan kualitas data menjadi faktor utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat. Ia mengingatkan pentingnya memastikan data yang dikumpulkan valid dan berkualitas.
"Data itu sebenarnya adalah emas. Ada istilah yang selalu saya ingat, garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk tidak baik, maka hasil yang keluar juga tidak akan baik," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut peningkatan kualitas data melalui EPSS akan memberikan dampak langsung terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah.
Hasil EPSS menjadi salah satu komponen dalam Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi), yang selanjutnya berkontribusi terhadap penilaian Reformasi Birokrasi.
"Ke depan penilaian lebih banyak menggunakan penarikan data secara langsung dari sistem, bukan lagi mengandalkan bukti dukung yang diajukan. Karena itu kualitas data harus benar-benar dijaga," pungkasnya. (Adv)
