BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan agar investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Karel, menjelaskan bahwa strategi pemerintah dalam pengembangan investasi saat ini berfokus pada tiga poin utama, yakni menarik minat investor, memastikan proses berjalan adil, serta menjaga masyarakat agar tidak dirugikan.
Menurutnya, keseimbangan menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah.
“Kalau salah satu timpang, investasi memang bisa datang, tapi konflik sosial juga berpotensi muncul. Karena itu pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan masyarakat,” ujarnya.
Karel menuturkan, salah satu strategi yang umum diterapkan daerah maju ialah menciptakan iklim usaha yang mudah, namun bukan berarti murah. Investor, kata dia, tidak hanya mencari pembebasan pajak, melainkan lebih membutuhkan kepastian usaha.
Ia menjelaskan, pelayanan perizinan yang cepat dan transparan melalui sistem OSS serta pelayanan satu pintu menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan daerah juga menjadi faktor penentu.
“Investor ingin aturan yang jelas dan tidak berubah setiap pergantian kepala daerah,” katanya.
Tak hanya itu, kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet juga dinilai sangat penting dalam mendukung investasi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga dapat memberikan paket insentif bersyarat kepada investor. Misalnya dengan kewajiban menyerap tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM, hingga mengarahkan program CSR pada kebutuhan jangka panjang masyarakat seperti pendidikan dan pelatihan kerja.
“Jadi investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat,” jelas Karel.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sejak awal proyek berjalan. Menurutnya, konsultasi publik, keterbukaan data AMDAL, serta forum komunikasi antara pemerintah, investor, dan warga dapat mencegah munculnya konflik sosial.
“Kalau masyarakat merasa dilibatkan, maka investasi akan lebih mudah diterima,” tambahnya.
Karel menilai, strategi investasi berbasis potensi lokal juga perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Wilayah pesisir misalnya dapat fokus pada sektor perikanan dan pariwisata berbasis komunitas, sementara daerah dengan potensi pertanian dapat mengembangkan agroindustri.
“Yang paling penting, masyarakat lokal ikut merasakan manfaat dari investasi tersebut,” pungkasnya.(Adv)
