DPRD Kutim Desak Pemerintah Perkuat Tindak Lanjut Musrenbang

KUTM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menyoroti lemahnya tindak lanjut pemerintah daerah terhadap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar setiap tahun di tingkat kecamatan dan desa. Kritik itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, Ardiyansyah, menilai banyak usulan warga tak berujung pada program pembangunan daerah.

Ardiyansyah menyebut kondisi tersebut menunjukkan belum kuatnya sistem perencanaan pembangunan di level bawah. Akibatnya, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui forum resmi tak kunjung diwujudkan.

“Musrenbang dilakukan setiap tahun, tapi banyak usulan yang tidak terakomodasi,” ujarnya di Sangatta, beberapa waktu lalu.

Musrenbang merupakan pintu strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ia meminta pemerintah daerah lebih serius menindaklanjuti setiap hasil Musrenbang dengan perencanaan yang terukur serta sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kalau hanya jadi agenda tahunan tanpa tindak lanjut, masyarakat pasti kecewa,” ucap politisi PKS tersebut.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan seluruh tahapan Musrenbang berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan dokumen yang benar-benar menggambarkan kebutuhan warga.

Ardiyansyah juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki mekanisme reses sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga penanganan usulan Musrenbang menjadi tanggung jawab eksekutif. “Dewan ini punya reses sendiri, jadi tidak semua usulan Musrenbang bisa kami tangani,” lanjutnya.

Adanya sinkronisasi antara hasil Musrenbang dan aspirasi yang dihimpun melalui reses DPRD agar perencanaan pembangunan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kalau dua instrumen ini bisa disinergikan, pembangunan akan jauh lebih berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)