KUTIM — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman soroti kinerja Pemerintah Kutim hingga akhir Maret 2026 berkaitan dengan belanja modal.
Alasannya, serapan anggaran masih sangat rendah. Padahal dana transfer dari pemerintah pusat sudah mulai masuk.
Kondisi ini menurut Faizal berpotensi menghambat percepatan pembangunan serta memperlambat perputaran ekonomi di daerah.
“Ini kemungkinan akan menghambat pembangunan dan perputaran ekonomi,” ucap Faizal di Sangatta, Rabu 1 April 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan ada ketimpangan antara dana transfer yang diterima dengan realisasi belanja modal.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang ia cek, hingga Maret 2026 Kutim sudah menerima sekitar Rp485 miliar dana transfer pusat.
Namun, realisasi belanja modal menurut Faizal masih sangat minim. Bahkan hampir nol.
Sebagai pembanding, Faizal mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang justru telah merealisasikan belanja modal hingga Rp585 miliar, pun belum menerima transfer dana dari pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan pelaksanaan APBD kita belum berjalan optimal,” tandanya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah segera melaksanakan program yang sudah dianggarkan. Agar pembangunan segera dirasakan warga.
“APBD yang sudah disahkan harus segera dijalankan. Supaya pembangunan bergerak dan berdampak pada masyarakat,” pinta dia.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengakui percepatan penyerapan anggaran masih dalam proses.
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga memengaruhi laju realisasi program di daerah.
“Kita tidak bisa memprediksi transfer ke daerah, itu menjadi salah satu tantangan,” tuturnya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh program sebenarnya telah memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Hanya saja, realisasi di lapangan masih menunggu percepatan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mudah-mudahan April ini sudah mulai berjalan,” tukasnya.
Pemerintah daerah, sambung dia, tetap berkomitmen menjalankan program meskipun ada potensi pergeseran anggaran yang menyebabkan keterlambatan.
“Walaupun ada pergeseran dan sedikit keterlambatan, kami akan tetap berupaya menjalankan program-program yang sudah direncanakan,” tandasnya. (Caca)
