SAMARINDA — DPRD Kutim kunjungi Kantor DPRD Kaltim dengan maksud membahas masalah kapasitas sekolah menengah atas dan kejuruan yang terbatas di Kutim, Kamis 10 Juli 2025.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan bahwa Kutim memiliki persoalan dengan jumlah populasi yang semakin bertambah, akibatnya kebutuhan dasar akan akses pendidikan juga menjadi prioritas.
"Volume ruangan (sekolah menengah atas-red) tidak lagi cukup untuk menampung populasi kita, sehingga terdapat beberapa anak yang tidak sempat di terima di sekolah negeri," kata Jimmi.
Ia menjelaskan, dibanding sekolah swasta, masyarakat lebih semangat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang serba gratis.
"Nah kalau ada wacana bahwa swasta juga ikut digratiskan itu sangat membantu kabupaten ini, saya rasa permasalahan ini dialami juga oleh kabupaten lain," kata Jimmi dalam rapat tersebut.
Politisi PKS itu juga menyinggung program Gratispol milik Pemprov Kaltim. Dikatakannya, masyarakat beranggapan bahwa semua yang dulunya berbayar nantinya akan gratis. Karenanya ia meminta pandangan provinsi terkait hal ini.
Lebih lanjut, Jimmi, mengungkapkan bahwa pemerintah Kutim berencana mengatasi segera masalah ini dengan membangun gedung untuk menambah kapasitas belajar di sekolah menengah atas.
Katanya akan dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun 2026 dengan menggunakan APBD.
"Tapi kita terkendala di kewenangan. Ingin kami sampaikan agar ada komunikasi yang lebih lanjut lagi dengan Disdikbud Kaltim soal apa rencana-rencana daerah untuk mempersiapkan. Mumpung dalam proses ini pembahasan APBD perubahan belum dimulai, tapi kami ingin memastikan tidak ada yang tertinggal," ujarnya.
Jimmi menuturkan, bahwa sebelumnya, ia telah berkomunikasi dengan Bappeda Kutim, dan diketahui pemerintah telah mempersiapkan lahan untuk penambahan bangunan sekolah menengah atas.
Sebab biasanya yang menjadi kendala, ketika Pemprov ingin membangun, adalah lahan yang dipersiapkan daerah belum relevan.
"Artinya, Kutim sudah siap. Terkait lahan tahun ini sudah proses diselesaikan pembayarannya," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Disdikbud Kutim membeberkan terkait jumlah lulusan SMP di wilayah Kutim, yang lebih besar ketimbang daya tampung sekolah menengah atas.
Sangatta Utara dan Selatan tahun ini mencapai 2.134 siswa. Sementara, daya tampung lima sekolah negeri di daerah tersebut hanya sekitar 1.500 siswa.
"Jadi ada sekitar 600 orang yang masih belum tertanggung," ungkapnya, Kamis 3 Juli 2025. (Cca)
