KUTIM — Pembahasan sejumlah agenda pemerintahan di Kutai Timur (Kutim) tersendat. Penyebabnya bukan pada lambannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan minimnya kehadiran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat-rapat resmi. Itulah sorotan yang disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kutim, Masdari Kidang, Jumat (28/11/2025).
Masdari menyebut sejumlah rapat paripurna hingga pembahasan anggaran tak pernah berjalan optimal karena hanya sebagian kecil OPD yang hadir. Situasi makin janggal ketika Sekretaris Daerah juga jarang muncul dalam agenda yang dianggap strategis.
“Kita ini serba salah. Mereka bilang kita lambat, padahal dari pihak sana yang lambat. Kita jalan terus. Setiap rapat kita hadir,” ujarnya.
Ia menegaskan, absennya OPD membuat DPRD tidak mendapatkan data teknis dan penjelasan substantif yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pembahasan. Tanpa dukungan itu, sinkronisasi program pembangunan ikut terhambat.
“OPD itu tidak banyak sebenarnya, tapi yang datang cuma sedikit. Ini sangat disayangkan karena menghambat hasil pembahasan,” ucapnya.
Masdari meminta eksekutif lebih disiplin menghadiri agenda resmi dan menghargai proses penyusunan kebijakan. Kehadiran OPD menjadi kunci kelancaran pembahasan anggaran hingga perumusan program daerah.
“Apa yang kita bahas itu untuk kebaikan daerah. Kalau tidak hadir, bagaimana mau sinkron? Ini harus jadi perhatian serius,” tutupnya.
DPRD Kutim memastikan seluruh agenda pengawasan dan pembahasan anggaran tetap berjalan sesuai jadwal. Namun, komitmen penuh dari eksekutif dinilai mutlak diperlukan agar pembangunan daerah tidak terus tertahan. (Adv)
