Payload Logo
9-508520251125185317430.jpg

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie (Dok: Ali/katakaltim)

DPRD Samarinda Soroti Dinas Sosial, Anggaran Minim Jangkauan Sangat Luas

Penulis: Ali | Editor: Agu
10 Juli 2025

SAMARINDA — Dinas Sosial merupakan lembaga yang cukup sibuk. Mereka melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial, termasuk pelayanan publik, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, perlindungan sosial.

Termasuk penanggulangan bencana, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pun demikian, ada yang belum maksimal. Misalnya di Kota Samarinda. Dewan menilai Dinas Sosial—Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos—PM) belum bekerja seutuhnya. Sebab, ada masalah klasik: keterbatasan anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai salah satu hambatan dinas tersebut lantaran operasionalnya tak sebanding dengan cakupan atau domain kerja mereka. Belum lagi digabungkan dengan Pemberdayaan Masyarakat.

“Sejak Dinsos digabung dengan PM, jangkauannya lebih luas lagi. Sampai ke RT. Tentu ini konsekuensinya lebih jauh lagi,” ucapnya kepada awak media belum lama ini.

Kritik Rumah Singgah

Novan—sapaan akrabnya—juga menyoroti persoalan layanan sosial. Misalnya Rumah Singgah. Ini belum memadai sekali.

Pasalnya, dia banyak mendengar kabar bahwa akhir-akhir ini banyak penanganan dilakukan oleh swasta. Itu karena Pemerintah Kota (Pemkot) tidak menyediakan fasilitas yang sama.

“Pemkot tidak punya yang serupa. Hanya milik Pemprov yang tersedia,” tukas Novan.

Lebih jauh, politisi Golkar itu menyinggung soal regulasi atau aturan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bahwa penanganan di Rumah Singgah terbatas 14 hari.

Ini tentu saja menyulitkan pemulangan, misalnya, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) asal luar daerah.

“Regulasi batasi 14 hari juga. Akhirnya dilempar lagi ke yayasan swasta. Bantuan pemerintah juga sebatas di bahan makanan, beberapa kali dalam setahun. Selebihnya bergantung ke donatur,” paparnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berencana usulkan pendirian Rumah Singgah ke prioritas anggaran tahun depan:

“Ini untuk kita pastikan bahwa pelayanan sosial lebih berkelanjutan. Dan tentu saja bisa lebih terstruktur juga,” tandasnya. “Kita harap ini bisa lebih banyak diperhatikan,” pungkasnya. (Adv)