PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersiap menghadapi penurunan signifikan pada proyeksi anggaran tahun 2026.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin mengungkapkan informasi tersebut setelah menerima penjelasan langsung dari Bupati PPU, Mudyat Noor, terkait gambaran awal transfer pusat dan kondisi pendapatan daerah.
Menurut Waris, turunnya kemampuan fiskal daerah sudah diprediksi sejak awal masa kepemimpinan Bupati. Bahkan, potensi penurunan disebut bisa mencapai 50 persen dibandingkan APBD 2025.
“Dari anggaran APBD 2025 kalau tidak salah 2,6 sekian, hari ini hanya menembus di 1,2 atau 1,3 triliun. Itu pun masih diupayakan, posisinya masih menggantung,” jelas Waris, Selasa (2/12).
Waris menyebut salah satu penyebab turunnya kapasitas fiskal adalah stagnannya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pajak kita tidak ada peningkatan, itu masalahnya. PAD-nya tidak ada kenaikan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat ruang belanja daerah semakin terbatas, terutama untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan fisik.
“Kalau proyeksi hanya 1,2 atau 1,3 triliun, pengaruhnya besar sekali terhadap proyek fisik,” katanya.
Waris mengungkapkan bahwa Bupati Mudyat Noor sudah memperingatkan jajaran sejak awal bahwa APBD PPU berpotensi turun drastis. Salah satu kekhawatiran utama ialah kemampuan daerah membayar belanja wajib seperti gaji pegawai.
“Pak Bupati sudah memprediksikan itu sejak saya baru dilantik. Bahkan beliau bilang, kemungkinan gaji ini harus kita stand by kan,” tutur Waris.
Karena itu, Bupati disebut aktif melakukan komunikasi ke pemerintah pusat, mulai dari ke Kementerian Keuangan hingga Bappenas, untuk memperjuangkan perhatian lebih terhadap pembangunan di PPU.
“Beliau selalu komunikasi ke pusat. Apa yang bisa dimasuki celah itu, beliau laporkan. Bahkan kita pernah presentasi ke Bappenas bahwa Penajam ini dikesampingkan, tidak ada pembangunan karena dianggap daerahnya IKN, padahal bukan,” tegasnya.
Meski tekanan anggaran cukup besar, Waris memastikan program unggulan daerah tetap berjalan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Program unggul tetap jalan. Karena itu sudah jadi target masyarakat. Kartu Penajam, Penajam Sehat, BPJS, semua yang jadi unggulan itu insyaallah tetap jalan,” ujarnya.
Ia menegaskan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak akan dihentikan meskipun kondisi fiskal menurun.
Waris menambahkan, pemerintah daerah perlu menyusun ulang prioritas agar penurunan APBD tidak mengganggu stabilitas pelayanan publik. Sejumlah kegiatan fisik kemungkinan besar akan dipangkas, namun komitmen terhadap program wajib tetap dipertahankan.
“Kita harus realistis. Penurunan ini bisa berdampak ke semuanya, tapi pelayanan dasar harus tetap jalan,” tutupnya. (Adv/Bey)
