KALTIM — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud instruksikan seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim ambil langkah konkret hadapi fenomena El Nino, yang berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi tersebut disampaikan Rudy melalui surat yang dikirim kepada seluruh kepala daerah, Selasa (18/8/2026).
Rudy meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk cek langsung wilayah yang berpotensi terdampak.
Daerah diminta pula menyusun dan memperbarui rencana kontingensi serta melakukan simulasi sebagai langkah kesiapsiagaan.
“Koordinasikan antarinstansi, lakukan pengecekan langsung ke lokasi, serta susun, perbarui, dan lakukan simulasi rencana kontingensi,” ucap Rudy.
Ia juga meminta setiap daerah menyusun rencana operasional dengan melibatkan masyarakat, akademisi, media, hingga dunia usaha.
Antisipasi Kekeringan
Dalam menghadapi ancaman kekeringan, Rudy meminta kepala daerah terlebih dahulu menganalisis dan mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak.
Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara berkelanjutan juga perlu dilakukan, terutama pada akhir musim hujan, untuk menjaga ketersediaan air.
Selain itu, kapasitas danau, waduk, embung, kolam retensi, serta fasilitas penyimpanan air buatan lainnya harus dijaga.
“Termasuk memantau perkembangan ancaman melalui sistem peringatan dini kekeringan dari BMKG,” ujar Rudy.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih serta menerapkan pola budidaya pertanian yang lebih hemat air.
Khusus daerah yang masuk kategori rawan kekeringan, Rudy meminta kepala daerah menyiapkan logistik dan peralatan pendukung, seperti tangki, air bersih, dan pompa air.
Koordinasi juga perlu dilakukan untuk menyiapkan kebijakan alternatif, termasuk pembuatan sumur bor baru dan pengaturan distribusi air.
Antisipasi Karhutla
Langkah serupa diminta Rudy untuk menghadapi potensi karhutla. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi, melakukan analisis wilayah, menyiapkan kebijakan, menyusun laporan berkala, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana.
Menurut Rudy, penyelesaian persoalan karhutla membutuhkan koordinasi lintas instansi hingga tingkat desa dan dusun.
Seluruh pihak juga diminta membantu menyebarkan informasi, terutama terkait peringatan dini, kebijakan pencegahan, serta pengumpulan data kondisi lapangan.
Untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami karhutla, Rudy meminta pemerintah daerah melakukan pemantauan melalui sistem peringatan dini Kementerian Kehutanan dan BMKG.
Edukasi kepada masyarakat juga harus diperkuat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
Rudy menegaskan peran aparat penegak hukum diperlukan ketika ditemukan pihak yang lalai dalam pengelolaan lahan.
“Tetapkan kebijakan daerah untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dan melakukan moratorium terhadap peraturan yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar,” tegasnya.
Ia meminta setiap pelanggaran ditindak dengan sanksi sesuai ketentuan, baik berupa sanksi administratif, denda, maupun pidana.
Langkah berikutnya adalah memantau tinggi muka air tanah (TMAT), khususnya pada lahan gambut.
“Lakukan pembasahan apabila nilai TMAT berada pada kategori rawan dan sangat rawan,” tegas Rudy.
Ia juga mendorong penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan warga dalam satuan tugas penanggulangan karhutla.
Untuk memastikan perkembangan kondisi di lapangan terpantau, Rudy meminta bupati dan wali kota menyampaikan laporan secara berkala melalui Pusdalops BPBD Kaltim di nomor 0811-5844-722.
“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan usaha yang telah dilakukan selama ini. Mari bersama kita cegah karhutla dan lakukan antisipasi kekeringan di Kalimantan Timur,” tutup Rudy Mas’ud. (Wira)
