SAMARINDA — Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud berjanji menyampaikan tuntutan rakyat Kaltim ke pemerintah pusat.
Janji itu Rudy Mas’ud sampaikan di hadapan rakyat Kaltim dalam aksi demonstrasi pada Rabu 21 Oktober 2026.
Rudy Mas’ud mengatakan upaya memperjuangkan sejumlah persoalan yang disuarakan sebenarnya sudah jauh hari sebelum demonstrasi.
Salah satunya ihwal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Banua Etam.
Kata Rudy, Pemprov Kaltim sampai saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemadaman.
"Kerja untuk penanganan karhurla terus kami lakukan dengan koordinasi pusat, daerah, TNI dan Polri, juga relawan," ucap Rudy Mas'ud.
Penanganan karhutla, tambah dia, bukan persoalan mudah. Tapi, Gubernur mengklaim hampir semua titik api di Kaltim saat itu telah berhasil dipadamkan.
Persoalan yang masih dihadapi, lanjut Rudy, adalah kabut asap yang mencemari kualitas udara.
Asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kaltim juga dipengaruhi kebakaran yang terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Terkait tuntutan penghentian pemadaman listrik bergilir, Rudy menegaskan persoalan tersebut juga terus diperjuangkan melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM di Jakarta maupun PLN Regional Kalimantan.
"Kaltim penghasil energi terbesar di Indonesia. Dari batu bara dan migas. Tapi mirisnya kita di sini, justru kita menunggu giliran menyala, bukan giliran padam," tandasnya.
Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian. Rudy mengatakan masalah tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait.
Mulai dari Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas, Hiswana Migas hingga DPR RI.
"Kita kan daerah penghasil. Miris sekali kalau setiap hari antrean BBM mengular. Saya sudah perjuangkan ke Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas dan Hiswana Migas agar stok di Kaltim selalu tersedia dan cukup,” katanya.
“Minimal SPBU bisa buka hingga pukul 22.00 Wita. Jika ada keluhan dari pihak SPBU, nanti bisa diskusikan dengan Pemprov Kaltim. Terpenting masyarakat bisa terlayani dengan baik," sambung dia.
Sementara itu, terkait tuntutan mahasiswa agar program prioritas Pemprov Kaltim, termasuk Gratispol, dievaluasi, Rudy menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan.
Dalam dialognya dengan mahasiswa, Rudy Mas’ud bahkan mempertanyakan langsung apakah program Gratispol perlu dihentikan atau dievaluasi.
Ia menegaskan evaluasi terhadap program tersebut telah dilakukan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa.
"Apakah Program Gratispol perlu dihentikan atau dievaluasi?" tanya Rudy kepada mahasiswa.
Menurut Rudy, apabila tuntutan mahasiswa adalah evaluasi terhadap Gratispol, proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak. (Wira)
