KUTIM — Dorongan penyusunan regulasi khusus untuk memperkuat posisi petani di Kutai Timur (Kutim) kembali mengemuka. Anggota DPRD Kutim dari Fraksi PDI Perjuangan, Faizal Rachman, mengusulkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Usulan itu mengemuka dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang membahas agenda penyusunan produk hukum daerah tahun 2026. Faizal menilai, Kutim membutuhkan payung hukum yang lebih lengkap untuk menjawab persoalan pertanian yang semakin kompleks.
Menurutnya, rancangan perda yang selama ini diajukan pemerintah daerah baru menyentuh perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Sementara itu, regulasi yang melindungi pelaku usahatani justru belum tersedia. “Kondisi pertanian di Kutim membutuhkan perhatian serupa dengan daerah lain seperti Bandung dan Denpasar yang telah memiliki dua perda sekaligus,” ujarnya, Senin (24/11).
Perda yang diusulkan Faizal nantinya akan memuat ketentuan mengenai kesejahteraan petani, pendampingan usaha tani, penetapan komoditas unggulan daerah, hingga mitigasi saat terjadi gagal panen. Ia menilai kebijakan ini penting mengingat petani kerap berhadapan dengan ketidakpastian cuaca dan fluktuasi harga pasar.
Faizal juga menekankan perlunya SK Bupati untuk menetapkan komoditas unggulan sebagai dasar pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan maupun intervensi kebijakan khusus. “Jika komoditas sudah ditetapkan, maka daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakannya,” ucapnya.
Ia memastikan siap mengawal pembahasan regulasi tersebut hingga masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026.
“Perda ini mampu memperkuat arah pembangunan Kutim menuju sektor pertanian yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar ekonomi daerah,” tutupnya.(adv)
